BANDA ACEH – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Aulia Rahman, meminta PT Hutama Karya selaku pengelola Jalan Tol Sigli–Banda Aceh (Sibanceh) untuk memperpanjang operasional ruas Padang Tiji–Seulimuem. Permintaan tersebut disampaikan guna memperlancar dan mempercepat mobilisasi bantuan kemanusiaan bagi para korban bencana hidrometeorologi yang melanda berbagai wilayah di Aceh.
Aulia menilai, berakhirnya operasional jalan tol Padang Tiji–Seulimuem pada 8 Januari 2026 berpotensi menghambat distribusi logistik dan bantuan relawan menuju daerah-daerah terdampak. Padahal, hingga kini penanganan bencana masih terus berlangsung dan membutuhkan dukungan akses transportasi yang cepat serta aman.
“Kita meminta pihak pengelola jalan tol agar operasional ruas Seulimuem–Padang Tiji dapat diperpanjang. Alasannya jelas, untuk memudahkan mobilisasi bantuan bagi saudara-saudara kita yang terdampak bencana,” ujar Aulia Rahman, Selasa (6/1/2026).
Politisi muda Partai Golkar ini menegaskan, keberadaan jalan tol yang beroperasi selama 24 jam sangat membantu relawan dan lembaga kemanusiaan dalam menyalurkan bantuan. Dengan akses tol yang terbuka, waktu tempuh menuju wilayah terdampak dapat dipangkas secara signifikan, sehingga bantuan dapat segera diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
“Kita tahu operasional 24 jam jalan tol ini dibuka sampai 8 Januari. Harapan kita, pengelola bisa memperpanjang masa operasionalnya karena situasi bencana ini belum sepenuhnya pulih,” kata Aulia.
Menurut Aulia, penanganan bencana alam, khususnya bencana hidrometeorologi, tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Diperlukan kerja sama dan sinergi dari seluruh pihak, mulai dari pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat, agar masa tanggap darurat dapat segera berakhir dan proses pemulihan berjalan lebih cepat.
Ia juga mengingatkan agar tidak ada saling menyalahkan antarinstansi dalam menghadapi kondisi darurat ini. Sebaliknya, seluruh pihak diminta fokus pada langkah-langkah konkret yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terdampak.
“Langkah konkret yang paling penting saat ini adalah membuka akses jalan yang masih terisolir. Kalau akses terbuka, bantuan dan donasi bisa cepat sampai ke lokasi, tidak tertahan di jalan,” tegasnya.
Aulia mengungkapkan, berdasarkan kunjungannya langsung ke sejumlah lokasi bencana, masih banyak gampong yang hingga kini belum bisa diakses secara normal, meski bencana telah terjadi lebih dari satu bulan lalu.
“Di Aceh Tengah saja, masih ada sekitar 15 gampong yang terisolir. Itu baru satu kabupaten, belum lagi di Aceh Timur dan Aceh Utara,” ungkapnya.
Selain persoalan akses, Aulia juga menyoroti keterbatasan alat berat di lokasi-lokasi bencana. Minimnya alat berat dinilai memperlambat proses pembersihan material banjir dan longsor, seperti lumpur, kayu, dan bebatuan yang menutup jalan maupun permukiman warga.
“Alat berat masih sangat kurang. Akibatnya, proses pembersihan lumpur dan tanah berjalan lambat. Ini tentu berdampak pada lambannya pemulihan kehidupan masyarakat,” ujarnya.
Oleh karena itu, Aulia berharap pemerintah di semua tingkatan dapat mengambil langkah-langkah nyata dan terukur untuk mempercepat penanganan dan pemulihan pascabencana. Ia menekankan pentingnya kolaborasi dan kebersamaan dalam menghadapi musibah yang melanda 18 kabupaten/kota di Aceh tersebut.
“Saya berharap pemerintah bisa benar-benar hadir dengan kebijakan yang konkret. Mari kita saling bahu-membahu, tidak saling menyalahkan, dan bersinergi untuk mempercepat pemulihan bencana hidrometeorologi ini,” pungkas Aulia.(**)
