Jakarta – Pemerintah pusat menunjukkan komitmen kuat dalam mempercepat pemulihan daerah terdampak bencana di Aceh Tamiang. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian secara langsung melepas keberangkatan ratusan praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Dalam Negeri untuk membantu pemulihan roda pemerintahan dan pelayanan publik pascabencana banjir bandang dan longsor.
Pelepasan dilakukan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Banten, pada Sabtu (3/1/2026). Sebanyak 1.132 personel diberangkatkan secara bertahap dalam tiga kloter pada hari yang berbeda. Dari jumlah tersebut, 863 orang merupakan praja IPDN, sementara sisanya adalah ASN di lingkungan Kemendagri.
Ribuan personel ini akan menjalankan tugas kemanusiaan dan pemerintahan selama satu bulan penuh, terhitung mulai 3 Januari hingga 3 Februari 2026. Mereka diterjunkan langsung ke Kabupaten Aceh Tamiang untuk membantu memulihkan fungsi pemerintahan dan memastikan pelayanan publik kembali berjalan normal setelah lumpuh akibat bencana.
Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan, berdasarkan hasil peninjauan langsung di lapangan, kondisi pemerintahan di Aceh Tamiang masih belum sepenuhnya pulih. Sejumlah kantor pemerintahan, termasuk kantor bupati dan berbagai kantor perangkat daerah, masih dipenuhi lumpur sisa banjir bandang. Kondisi ini menyebabkan aktivitas administrasi dan pelayanan kepada masyarakat belum dapat berjalan secara optimal.
Menurut Tito, pemulihan pemerintahan menjadi indikator utama kebangkitan suatu daerah pascabencana. Ketika pemerintahan kembali berfungsi dengan baik, koordinasi, pengambilan kebijakan, serta pelayanan kepada masyarakat dapat kembali dilakukan secara maksimal.
“Kantor pemerintahan adalah jantung indikator pulihnya suatu keadaan. Karena di sanalah terdapat perintah, otoritas, dan pusat sumber daya,” tegas Tito.
Ia menambahkan, selain pemulihan pemerintahan, indikator penting lainnya adalah bangkitnya perekonomian daerah. Hal itu ditandai dengan kembali beroperasinya pertokoan, pasar tradisional, serta berbagai sektor usaha masyarakat yang terdampak bencana.
Namun demikian, Tito menegaskan bahwa fokus utama penugasan praja IPDN dan ASN Kemendagri kali ini adalah membersihkan, menata, dan mengaktifkan kembali kantor-kantor pemerintahan. Dengan begitu, kepala daerah beserta jajaran perangkatnya dapat kembali bekerja secara efektif dalam melayani masyarakat.
“Kita fokus kepada kantor-kantor dulu untuk menghidupkan pemerintahan. Kepala dinasnya harus bisa masuk dan bekerja. Bagaimana mau bekerja kalau kantornya masih penuh lumpur,” ujarnya.
Melalui langkah ini, pemerintah berharap proses pemulihan Aceh Tamiang dapat berlangsung lebih cepat dan terkoordinasi, sehingga masyarakat segera merasakan kembali kehadiran negara dalam pelayanan publik dan pembangunan pascabencana.(**)
