Banda Aceh – Kelangkaan semen yang terjadi di Aceh pascabencana hidrometeorologi menuai sorotan tajam dari Anggota Komisi III DPR RI daerah pemilihan Aceh, HM Nasir Djamil. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mendesak kementerian yang membidangi sektor industri agar segera turun tangan dan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait sulitnya memperoleh semen di pasaran, khususnya di Banda Aceh dan Aceh Besar.
Menurut Nasir, kondisi ini sangat memprihatinkan karena terjadi di saat masyarakat Aceh tengah berupaya bangkit dari dampak bencana. Semen sebagai material utama pembangunan justru menjadi barang langka, padahal kebutuhan akan bahan bangunan meningkat tajam untuk perbaikan rumah, fasilitas umum, dan infrastruktur yang rusak akibat bencana.
“Situasi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Masyarakat sedang berduka dan membutuhkan percepatan pemulihan. Kelangkaan semen justru memperlambat proses tersebut,” ujar Nasir saat dikonfirmasi dari Banda Aceh, Sabtu.
Ia berharap komisi di DPR RI yang membidangi urusan industri dapat secara serius mempertanyakan penyebab terjadinya kelangkaan semen di Aceh. Menurutnya, harus ada penjelasan yang transparan dan langkah konkret dari pemerintah pusat maupun pelaku industri agar pasokan semen kembali normal.
Nasir juga menyoroti fakta bahwa Aceh sebenarnya memiliki pabrik semen berskala besar, yakni PT Solusi Bangunan Andalas (SBA) yang berlokasi di Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar. Keberadaan pabrik tersebut seharusnya mampu menjamin ketersediaan semen, khususnya untuk memenuhi kebutuhan daerah sekitar.
“Saya sangat gusar dan kecewa. Semen justru langka di Banda Aceh dan Aceh Besar, sementara pabriknya berdiri di Lhoknga. Ini ironis dan sangat merugikan Aceh, baik secara material maupun secara psikologis bagi masyarakat,” tegasnya.
Berdasarkan informasi yang diterimanya, Nasir menyebutkan bahwa kelangkaan semen terjadi karena PT SBA tidak dapat beroperasi akibat terganggunya pasokan listrik dari PLN. Alasan tersebut dinilainya tidak sepenuhnya dapat diterima, mengingat Aceh saat ini sedang berada dalam kondisi darurat pascabencana.
Ia menjelaskan bahwa bencana hidrometeorologi yang melanda sedikitnya 18 kabupaten/kota di Aceh telah menyebabkan kerusakan pada berbagai infrastruktur publik, termasuk jaringan dan menara listrik milik PLN. Kondisi ini tentu berdampak pada suplai listrik ke berbagai sektor industri.
Namun demikian, Nasir menegaskan bahwa perusahaan besar seperti PT SBA seharusnya memiliki sistem mitigasi dan kesiapsiagaan bencana yang memadai, termasuk penyediaan genset atau sumber energi cadangan untuk memastikan produksi tetap berjalan saat terjadi gangguan listrik.
“PT SBA merupakan bagian dari Semen Indonesia Group, sebuah holding besar. Seharusnya ada manajemen kebencanaan yang matang, apalagi Aceh dikenal sebagai daerah rawan bencana. Jangan sampai alasan listrik membuat Aceh seolah-olah tidak menjadi prioritas,” ujarnya.
Kelangkaan semen tersebut telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Sejumlah warga dan pelaku usaha mengaku terpaksa menghentikan aktivitas pembangunan karena bahan bangunan utama tidak tersedia di pasaran.
Putra, seorang pengusaha properti di Banda Aceh, mengaku harus menghentikan sementara pembangunan rumah yang sedang dikerjakannya. “Sudah hampir seminggu semen sulit didapat. Saya terpaksa menyuruh pekerja berhenti dulu karena bahan utamanya tidak ada,” keluhnya.
Nasir menilai kondisi ini perlu segera diatasi melalui koordinasi lintas sektor antara kementerian terkait, pemerintah daerah, PLN, serta pihak industri semen. Menurutnya, kecepatan dan ketepatan respons sangat menentukan keberhasilan pemulihan Aceh pascabencana.
Ia berharap pemerintah pusat dan pelaku industri dapat menunjukkan empati dan tanggung jawab sosial kepada masyarakat Aceh yang tengah berjuang memulihkan kehidupan mereka. “Pemulihan pascabencana tidak boleh terhambat hanya karena persoalan distribusi dan manajemen. Ini soal keadilan dan keberpihakan kepada rakyat,” pungkas Nasir.(**)
