BANDA ACEH – Anggota Komisi III DPR RI dari daerah pemilihan Aceh, Nasir Djamil, menilai langkah Pemerintah Aceh yang mengirim surat kepada dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai respons bencana banjir dan tanah longsor merupakan hal yang wajar dan berlandaskan nilai kemanusiaan.
Menurut Nasir, keterlibatan United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF) bukanlah sesuatu yang baru bagi Aceh. Kedua lembaga tersebut telah lama memiliki program dan pengalaman dalam pendampingan pemulihan pascabencana di wilayah tersebut.
“Tidak ada yang luar biasa dari surat itu. UNDP dan UNICEF setiap tahun memang punya program di Aceh. Jadi sangat wajar jika Pemerintah Aceh meminta dukungan mereka, khususnya untuk membantu penanganan pascabencana di Sumatra dan Aceh,” ujar Nasir Djamil kepada wartawan, Selasa (16/12/2025).
Nasir menegaskan, permintaan bantuan tersebut sama sekali tidak dimaksudkan untuk menyudutkan pemerintah pusat atau menilai ketidakmampuan negara dalam menangani bencana di tiga provinsi terdampak.
“Langkah itu murni karena alasan kemanusiaan. Bukan untuk mengatakan bahwa pemerintah pusat tidak sanggup menangani banjir dan longsor. Ini soal kemanusiaan yang adil dan beradab, sesuai dengan nilai Pancasila,” jelas legislator dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Ia berharap pemerintah pusat dapat memahami konteks dan tujuan surat yang dilayangkan Pemerintah Aceh, serta tidak mempersulit proses masuknya bantuan, baik berupa logistik maupun tenaga kemanusiaan.
“Kita harapkan pusat bisa memfasilitasi, bukan mempersulit. Saat ini juga ada kelompok masyarakat dari luar negeri yang ingin datang membawa bantuan. Jangan sampai bantuan kemanusiaan terhambat oleh birokrasi,” tegasnya.
Nasir menambahkan, solidaritas kemanusiaan tidak bisa dibatasi oleh sekat administratif semata. Menurutnya, negara justru harus hadir untuk memastikan bantuan dari dalam maupun luar negeri dapat tersalurkan dengan baik kepada masyarakat terdampak.
“Solidaritas antar manusia tidak mungkin dicegah. Negara perlu memfasilitasi agar rakyat Aceh merasa diperhatikan dan dikuatkan oleh saudara-saudaranya, baik dari dalam negeri maupun dari luar,” pungkasnya.
Sebelumnya, Pemerintah Aceh secara resmi mengirim surat kepada UNDP dan UNICEF untuk meminta dukungan dalam penanganan pascabencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh.(**)
