Banda Aceh – Gubernur Aceh Muzakir Manaf menunjukkan langkah berani dan visioner dalam upaya memperkuat kemandirian ekonomi Aceh. Dalam kunjungan dan pertemuan dengan investor asal Tiongkok, Mualem – sapaan akrabnya – berhasil melobi perusahaan besar asal Negeri Tirai Bambu untuk menanamkan modal di Tanah Rencong. Langkah strategis ini disebut sebagai titik awal agar Aceh tidak lagi bergantung pada pasokan dari Medan, Sumatera Utara.
Menurut Mualem, selama ini sebagian besar kebutuhan pokok masyarakat Aceh, seperti telur dan pakan ternak, masih bergantung dari pasokan luar daerah, terutama dari Medan. Kondisi tersebut, kata dia, membuat ekonomi Aceh tidak bisa tumbuh maksimal karena terlalu tergantung pada provinsi tetangga.
“Kita tahu belakangan ini bahwa kita sangat tergantung pada Medan. Kita tidak mau terus bergantung 100 persen. Karena sikap mereka begitu, maka kita harus punya sikap dan langkah tegas. Kita harus tarik diri dan membangun kekuatan ekonomi kita sendiri,” tegas Mualem kepada wartawan di Banda Aceh, Rabu (22/10/2025).
Langkah konkret pun segera diambil. Pemerintah Aceh melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Pembangunan Aceh (PEMA) telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Zhongke Holdings Green Technology Co., Ltd, perusahaan teknologi modern asal Provinsi Henan, Tiongkok. Kerja sama ini mencakup pengembangan kawasan industri modern berbasis teknologi pangan dan peternakan canggih.
Pembangunan kawasan industri tersebut ditargetkan mulai digarap dalam waktu dekat dan diharapkan sudah bisa beroperasi pada tahun 2027. Proyek ini tidak hanya berfokus pada produksi telur, tetapi juga akan menghadirkan konsep inovatif yang belum ada di Indonesia.
“Ini bukan sekadar peternakan ayam biasa. Nantinya, telur yang dihasilkan akan memiliki berbagai kategori, seperti telur khusus untuk bayi, dewasa, dan kebutuhan umum. Gizi telur akan ditingkatkan dengan teknologi tinggi, agar anak-anak Aceh mendapat asupan protein yang lebih baik. Jadi ini proyek besar yang tidak hanya bicara ekonomi, tapi juga ketahanan pangan dan peningkatan gizi masyarakat,” jelas Mualem.
Selain bidang peternakan, kerja sama ini juga diharapkan membuka pintu investasi di sektor lain seperti energi hijau, teknologi ramah lingkungan, dan pengolahan hasil pertanian. Pemerintah Aceh berkomitmen menciptakan iklim investasi yang sehat, transparan, dan berkelanjutan, dengan dukungan penuh dari regulasi serta kebijakan pemerintah pusat.
“Kita ingin membangun Aceh yang mandiri, modern, dan terbuka bagi investasi global. Ini langkah awal untuk menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan daya saing daerah, dan mengangkat kesejahteraan rakyat Aceh,” ujar Gubernur yang juga mantan Panglima GAM tersebut.
Lebih lanjut, Mualem mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung langkah transformasi ekonomi ini. Ia menegaskan bahwa kerja sama dengan pihak luar bukan berarti menggadaikan kedaulatan ekonomi, melainkan bagian dari strategi besar menuju Aceh yang berdaya saing dan tidak lagi menjadi ‘pasar’ bagi daerah lain.
“Mari kita terus membangun jembatan kerja sama, inovasi, dan persahabatan ini demi kemajuan bersama. Aceh harus berdiri di atas kaki sendiri,” tutupnya penuh optimisme.
Kerja sama antara Aceh dan investor Tiongkok ini menjadi sinyal kuat bahwa Tanah Rencong mulai menapaki babak baru dalam sejarah ekonominya — dari ketergantungan menuju kemandirian dan kedaulatan ekonomi daerah.(**)
