BANDA ACEH – Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menyampaikan rekomendasi penting terhadap Rancangan Qanun (Raqan) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2025.
Rekomendasi ini menyoroti dua poin strategis yang dinilai krusial untuk keberlanjutan pembangunan daerah dan pengelolaan aset pasca-Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI.
Percepatan Realisasi APBA 2025
Dalam rekomendasinya, Banggar menekankan agar Pemerintah Aceh mempercepat realisasi anggaran baik dari sisi serapan fisik maupun keuangan dalam tiga bulan terakhir tahun anggaran. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang kerap menjadi persoalan di setiap akhir tahun.
Banggar menilai bahwa lambatnya realisasi anggaran akan berdampak pada terhambatnya program pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, pemerintah diminta untuk meningkatkan koordinasi antar-Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), memperkuat mekanisme monitoring, serta memastikan setiap program prioritas dapat berjalan tepat waktu.
Aset PON XXI Harus Dikelola Aceh
Poin kedua yang menjadi sorotan Banggar adalah terkait aset PON XXI Tahun 2024 yang telah selesai dilaksanakan di Aceh. DPRA meminta Gubernur Aceh untuk segera melobi Pemerintah Pusat agar seluruh aset yang telah dibangun guna mendukung pelaksanaan PON, baik berupa infrastruktur maupun fasilitas olahraga, dapat dihibahkan kepada Pemerintah Aceh.
Pengalihan aset ini dinilai sangat penting agar fasilitas yang sudah dibangun dengan anggaran besar tidak terbengkalai, melainkan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat Aceh dalam jangka panjang. Dengan begitu, aset tersebut dapat menunjang pembinaan atlet, pengembangan olahraga, hingga mendorong sektor pariwisata olahraga di Aceh.
Komitmen DPR Aceh
Melalui rekomendasi ini, DPR Aceh menunjukkan komitmennya dalam memastikan pengelolaan anggaran dan aset daerah berjalan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. DPR juga menekankan pentingnya langkah proaktif Pemerintah Aceh dalam menyerap anggaran dan memperjuangkan aset pasca-PON sebagai warisan pembangunan untuk generasi mendatang.(**)
