Banda Aceh – Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh, Dr. T. Aznal Zahri, S.STP., M.Si, turut mendampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, S.IP, MPA dalam kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang digelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Selasa (23/9/2025).
Rapat koordinasi ini diikuti oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia dengan tujuan memperkuat strategi nasional dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok serta mencegah lonjakan inflasi yang dapat berdampak langsung pada perekonomian masyarakat.
Dalam kegiatan yang berlangsung di Ruang Potensi Daerah Setda Aceh, Banda Aceh, Kadis Perkim Aceh bersama tim TPID Aceh membahas sejumlah langkah konkret yang bisa diambil untuk menekan potensi kenaikan harga, terutama pada sektor pangan dan kebutuhan rumah tangga.
Menurut Kadis Perkim Aceh, inflasi bukan hanya persoalan ekonomi semata, tetapi juga erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat. “Pengendalian inflasi adalah upaya strategis yang harus dilakukan secara terpadu oleh seluruh perangkat daerah, termasuk sektor perumahan dan permukiman. Stabilitas harga akan mendukung daya beli masyarakat, sementara daya beli yang kuat akan memberi dampak positif terhadap pembangunan daerah,” tegas Aznal Zahri.
Ia menambahkan, sinergi lintas sektor menjadi kunci penting dalam mengendalikan inflasi, mulai dari memastikan ketersediaan pasokan bahan pokok, memperlancar distribusi, hingga memperhatikan aspek pembangunan kawasan permukiman yang juga berpengaruh terhadap pergerakan ekonomi lokal.
Sementara itu, Sekda Aceh M. Nasir menyampaikan komitmen Pemerintah Aceh untuk mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas harga di daerah. Ia menekankan agar seluruh instansi terkait terus melakukan pemantauan harga secara rutin, serta segera mengambil langkah cepat apabila terjadi potensi kelangkaan barang.
Kegiatan ini juga menjadi momentum penting bagi Pemerintah Aceh untuk menyelaraskan program pengendalian inflasi dengan program pembangunan daerah lainnya, sehingga hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah.
Dengan keikutsertaan aktif Dinas Perkim Aceh dalam forum strategis ini, diharapkan kebijakan yang lahir tidak hanya fokus pada sektor ekonomi, tetapi juga memperhatikan dampak terhadap pembangunan permukiman dan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.(**)
