BANDA ACEH – Kondisi sejumlah sekolah di Banda Aceh yang masih memiliki bangunan rapuh dan fasilitas belajar yang minim mendapat perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh. Melalui fungsi pengawasan dan penganggaran, DPRK memastikan kebutuhan renovasi dan penambahan sarana pendidikan menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan daerah.
Wakil Ketua DPRK Banda Aceh, Dr. Musriadi Aswad, menegaskan bahwa pendidikan tidak bisa hanya dipandang dari aspek kurikulum dan kualitas guru semata. Menurutnya, ruang kelas yang layak dan fasilitas belajar yang memadai merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan proses pendidikan.
“Pendidikan bukan hanya soal kurikulum dan guru. Kelas yang nyaman dan fasilitas yang lengkap juga sangat penting. Tanpa itu, proses belajar mengajar tidak akan berjalan maksimal,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (21/8/2025).
Musriadi menjelaskan, DPRK Banda Aceh terus melakukan pengawasan langsung ke lapangan. Para legislator tidak hanya menerima laporan, tetapi juga turun mendengar langsung aspirasi pihak sekolah, guru, orang tua, hingga masyarakat sekitar. Aspirasi ini kemudian diperjuangkan dalam proses perencanaan hingga penganggaran di tingkat pemerintah kota.
“Dewan mengawal mulai dari penyusunan perencanaan, pembahasan, hingga realisasi anggaran. Dengan begitu, kebutuhan renovasi sekolah dan penambahan fasilitas benar-benar masuk dalam prioritas pembangunan daerah,” tambahnya.
Selain itu, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana pendidikan. Menurutnya, anggaran yang digelontorkan untuk sektor pendidikan harus tepat sasaran, tidak boleh ada penyalahgunaan, karena menyangkut masa depan generasi muda Banda Aceh.
“Setiap rupiah yang dialokasikan untuk pendidikan harus benar-benar digunakan sesuai peruntukannya. Ini soal masa depan anak-anak kita, jadi tidak boleh main-main. DPRK akan mengawal agar tidak ada kebocoran,” tegas Musriadi.
Ia juga menyampaikan optimismenya bahwa dengan pengawasan ketat dan komitmen bersama antara eksekutif, legislatif, dan masyarakat, tidak ada lagi sekolah di Banda Aceh yang terabaikan. Semua anak didik di ibu kota provinsi Aceh itu diharapkan dapat belajar dalam lingkungan yang sehat, aman, dan mendukung prestasi.
“Anak-anak Banda Aceh berhak belajar di ruang yang layak, aman, dan nyaman. Itu bagian dari tanggung jawab kita bersama dalam menyiapkan generasi yang unggul di masa depan,” pungkasnya.(**)
