Banda Aceh – Pemerintah Aceh membahas rencana kerja sama pengembangan transportasi udara bersama manajemen PT Pegasus Air Service dalam rapat yang dipimpin Asisten II Sekda Aceh, Zulkifli, di Aula Dinas Perhubungan Aceh, Selasa (19/8/2025).
Rapat tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Perhubungan Aceh T. Faisal, ST., MT., CEO Pegasus Benjamin Octavianus beserta jajaran manajemen, serta perwakilan dari Biro Administrasi Pimpinan, Biro Ekonomi, Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA), dan pejabat Dishub Aceh.
Tawaran Skema Pesawat Carter
Pegasus menawarkan kerja sama penyediaan pesawat carter berkapasitas 16–18 kursi dengan fleksibilitas rute sesuai kebutuhan pemerintah dan masyarakat Aceh. Pesawat ini dinilai cocok dengan kondisi geografis Aceh, khususnya bandara perintis yang memiliki landasan pendek.
“Dengan kondisi pasar yang belum bisa memenuhi pesawat besar 60–70 kursi, kami menyediakan pesawat carter 18 kursi yang lebih sesuai kebutuhan klien,” ujar Kepala Departemen Operasi Pegasus, Rudiana Syamsudin.
Pegasus memaparkan detail biaya, yaitu:
biaya tetap bulanan sekitar USD 160.000,
biaya per jam terbang USD 1.700 (minimum 32 jam per bulan),
biaya mobilisasi dan demobilisasi masing-masing USD 20.000,
kontrak minimal lima tahun, dengan pesawat siap beroperasi empat bulan setelah kontrak ditandatangani.
Rute awal yang diusulkan mencakup Lhoksukon–Takengon–Banda Aceh, Lhoksukon–Singkil–Kualanamu, hingga Meulaboh–Banda Aceh.
Pemerintah Aceh Masih Kaji Regulasi dan Anggaran
Asisten II Sekda Aceh, Zulkifli, menyampaikan bahwa Gubernur Aceh berminat memperluas kerja sama transportasi udara menyusul program serupa bersama PT Pema Global Energi (PGE) di Aceh Utara. Namun, ia menegaskan perlunya kajian detail terkait regulasi dan konsekuensi anggaran.
“Kami melihat tawaran ini positif, tetapi ada mekanisme administrasi dan regulasi yang harus dipelajari. Nantinya hasil kajian ini akan kami sampaikan dalam bentuk telaahan resmi kepada Bapak Gubernur,” ujarnya.
Zulkifli menambahkan, pemerintah terbuka terhadap skema lain seperti model PGE, di mana pemerintah hanya membayar sesuai jam terbang yang dipakai, bukan menyewa penuh pesawat baru.
Apresiasi Dishub Aceh
Kepala Dishub Aceh, T. Faisal, mengapresiasi inisiatif Pegasus. Menurutnya, layanan pesawat carter dapat menjadi solusi untuk kebutuhan tertentu, baik bagi dunia usaha maupun daerah yang sulit dijangkau transportasi darat.
“Pegasus memberi tawaran yang cukup menarik, dan kita sambut baik sebagai upaya memperkuat konektivitas Aceh. Namun, tentu harus dikaji mendalam apakah kebutuhan ini lebih ke arah perusahaan, pemerintah, atau masyarakat luas,” kata Faisal.
Ia menambahkan, usulan Pegasus akan menjadi masukan penting. Pemerintah akan menelaah berbagai aspek, mulai dari regulasi, kebutuhan rute, hingga pola pembiayaan. Salah satu opsi yang dibahas adalah pola berbagi biaya (cost sharing) dengan perusahaan swasta pengguna jasa, sehingga beban APBA tidak terlalu besar.
“Prinsipnya, pemerintah ingin memastikan kerja sama ini benar-benar memberikan manfaat—baik mendukung kegiatan pemerintahan, dunia usaha, maupun membuka akses baru bagi masyarakat di wilayah sulit dijangkau,” pungkas Faisal.(**)
