Banda Aceh – Wakil Ketua Fraksi Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Royes Ruslan, berharap Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banda Aceh Tahun 2025–2029 menjadi dokumen perencanaan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi mampu menjawab tantangan pembangunan kota secara menyeluruh.
Ia menegaskan, RPJM harus disusun dengan mengedepankan prinsip inklusivitas, keberlanjutan, dan kolaborasi lintas sektor sehingga kebijakan yang dihasilkan responsif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan. Selain itu, setiap lapisan masyarakat harus merasakan manfaat pembangunan secara adil.
“Keberhasilan pelaksanaan RPJM ini sangat bergantung pada komitmen politik, kapasitas birokrasi, serta partisipasi aktif masyarakat sebagai pilar utama pembangunan daerah yang demokratis dan berkeadilan,” ujar Royes dalam rapat paripurna DPRK, Senin (31/7/2025).
Dorong Percepatan Revitalisasi Pasar Aceh Lama
Dalam kesempatan tersebut, Royes juga menyoroti urgensi percepatan pembangunan atau pengembangan Pasar Aceh Lama yang akan dirubuhkan dalam waktu dekat. Menurutnya, pasar tersebut merupakan pusat aktivitas ekonomi rakyat yang berperan penting dalam mendukung UMKM serta menciptakan lapangan kerja.
Royes mengusulkan agar Pemerintah Kota segera menyusun masterplan pembangunan pasar yang modern dan inklusif, serta mencari investor melalui skema Public-Private Partnership (PPP). Skema ini diharapkan dapat mempercepat realisasi pembangunan tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK).
“Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, yang menekankan kolaborasi, efisiensi ruang, dan keberlanjutan ekonomi lokal,” jelasnya.
Perlindungan untuk Pedagang Terdampak
Fraksi Demokrat juga menekankan pentingnya peran Pemerintah Kota dalam memberikan fasilitasi dan perlindungan bagi para pedagang yang terdampak langsung akibat proses pembangunan kembali Pasar Aceh Lama.
Royes menegaskan, pemerintah perlu memastikan adanya skema relokasi sementara yang layak, pendampingan usaha, akses pembiayaan mikro, serta pelatihan keterampilan bagi para pedagang.
“Langkah ini penting untuk menjamin keberlanjutan ekonomi pelaku usaha kecil dan menengah, serta menjaga stabilitas sosial-ekonomi selama masa transisi pembangunan,” pungkasnya.(**)
