BANDA ACEH – Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh meminta Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh segera memfungsikan kembali aset-aset kota yang selama ini terbengkalai, agar bisa memberikan manfaat bagi masyarakat.
Permintaan ini disampaikan oleh Sekretaris Komisi III DPRK Banda Aceh, Sofyan Helmi, saat melakukan kunjungan lapangan ke eks Terminal Keudah, pekan lalu.
“Kami minta semua aset kota harus difungsikan, tidak ada yang terbengkalai. Aset-aset yang dibangun dengan uang rakyat harus memberikan manfaat, bisa dikelola langsung atau melalui kerja sama dengan pihak ketiga,” tegas Sofyan, Senin (30/6/2025).
Ia juga meluruskan bahwa lokasi terminal yang selama ini dikenal dengan nama Terminal Keudah sebenarnya terletak di Gampong Baro, bukan di Gampong Keudah. “Ini penting untuk diluruskan agar tidak terjadi kesalahan administratif dan lokasi,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRK Banda Aceh, Royes Ruslan, menjelaskan bahwa kunjungan ke lokasi tersebut bertujuan untuk melihat langsung kondisi terminal yang kini berada di bawah pengelolaan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.
Dari peninjauan tersebut, pihaknya memperoleh informasi bahwa sudah ada minat dari investor untuk mengembangkan kawasan eks Terminal Keudah. Namun, Pemko menilai nilai investasi yang ditawarkan masih di bawah ekspektasi, yakni kurang dari Rp300 miliar, padahal nilai rancangan sebelumnya berkisar di angka tersebut.
“Nantinya, kita dorong agar Pemko membuat pagar keliling di area ini. Hal itu akan menunjukkan keseriusan dan memberi keyakinan lebih bagi para investor,” ungkap Royes.
Senada dengan itu, anggota Komisi III, Ramza Harli, mendorong Pemko untuk lebih aktif menjajaki peluang kerja sama dengan investor, mengingat lokasi eks Terminal Keudah sangat strategis.
“Dulu pernah ada wacana dari investor asal Malaysia untuk membangun mal dan hotel di lokasi ini. Kita berharap upaya serupa bisa dihidupkan kembali agar aset kota ini benar-benar bermanfaat dan mendukung kemajuan Banda Aceh,” tutup Ramza Harli.(**)
