Aceh Besar – Bupati Aceh Besar, H. Syech Muharram Idris, menegaskan akan mencabut izin pangkalan LPG subsidi 3 kg yang terbukti melakukan pelanggaran, termasuk menjual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Pernyataan tegas tersebut disampaikan saat pertemuan koordinasi dan sosialisasi pendistribusian LPG bersama PT Pertamina Patra Niaga dan Dinas ESDM Aceh, Selasa (24/6/2025), di Dekranasda Aceh Besar, Gampong Gani, Kecamatan Ingin Jaya.
Bupati menyebutkan bahwa distribusi LPG 3 kg di Aceh Besar sebenarnya berjalan lancar, namun masih ditemukan oknum pangkalan yang nakal dalam penyalurannya. Akibatnya, masyarakat kecil seperti petani, nelayan, dan buruh kerap kesulitan mendapatkan gas bersubsidi.
“Pangkalan hanya buka sesaat, sementara warga yang datang terlambat harus membeli di luar dengan harga tinggi. Ini merugikan rakyat kecil,” tegas Bupati yang akrab disapa Syech Muharram.
Untuk mengatasi hal ini, Bupati merekomendasikan agar izin pangkalan yang tidak taat aturan dicabut. Ia juga mengusulkan agar distribusi LPG 3 kg disalurkan melalui lembaga ekonomi lokal seperti BUMG atau BUMGAMA agar lebih tepat sasaran.
“Saya sarankan agar BUMG dan BUMGAMA dijadikan mitra resmi penyaluran LPG subsidi, supaya distribusinya adil dan merata,” jelasnya.
Menanggapi hal itu, Muhammad Suhanda selaku Sales Branch Manager (SBM) III Aceh Gas dari PT Pertamina Patra Niaga menyambut baik usulan tersebut dan menyampaikan bahwa pihaknya telah menindak sejumlah pangkalan yang terbukti melanggar.
“Hingga kini distribusi LPG subsidi di Aceh Besar telah mencapai 46,6% dari total kuota 12.006 metrik ton tahun 2025, disalurkan melalui 11 agen dan 991 pangkalan. Kami akan teruskan usulan Bupati ke pimpinan,” ujar Suhanda.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut sejumlah pejabat daerah, di antaranya Asisten II Setdakab Aceh Besar H. M. Ali, Kepala DPMPTSP Agus Husni, Kabag Perekonomian Darwan Asrizal, Kabag Prokopim Imam Munandar, Kabag Hukum Rafzan Amin, serta perwakilan Dinas ESDM Aceh dan Tim Commando Independen Aceh Besar.(*)
