Banda Aceh – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Patriot Bela Nusantara (PBN) Aceh menggelar Forum Discussion Group (FGD) bertajuk Pemimpin Baru Haluan Baru Menuju Aceh Maju Dan Bermartabat, Sabtu (15/2/2025) di Rodya Cafe, Kecamatan Kuta Alam.
Acara dibuka oleh Ketua DPD PBN Aceh Drs. M. Isa Alima, kepada awak media, ia mengharapkan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) pemerintahan yang baru bisa berjalan dengan baik.
“Saya harap semua yang telah dan akan direncanakan bisa berjalan dengan baik,” ujar Isa Alima.
Dipimpin moderator Junaidi Surya, SE ia mengungkap bahwa PBN adalah lembaga pertama yang menggelar diskusi publik setelah Mualem-Dek Fadh dilantik 3 hari lalu. “PBN lembaga pertama yang menggelar diskusi publik pasca dilantiknya pemimpin Aceh yang baru,” ucap Junaidi.
Hadir sebagai panelis Dr. Amri,SE, MS.i sebagai pakar ekonomi Universitas Syiah Kuala (USK), ia mengatakan wujud keistimewaan Aceh sebagian besar sudah ada namun kita harus bisa bersatu-padu agar bisa maju dan bermartabat.
“Wujudnya Majelis Pendidikan Aceh (MPA), Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Majelis Adat Aceh (MAA), Wali Nanggroe dan Dana Otsus adalah bukti keistimewaan Aceh,” ujar Dr. Amri.
Namun menuju Aceh Maju dan bermartabat diperlukan kepempimpinan yang kuat hingga mampu menyatukan berbagai unsur menjadi kesatuan kebijaksaaan yang efektif.
“Kalau mau manajemen kuat, maka pemimpinnya harus kuat,” tambahnya lagi.
Ia membeberkan populasi Aceh berdasarkan profesi, mulai dari petani, pedagang sampai pegawai negeri sipil (PNS). Namun sektor pertanian sebagai bidang yang paling besar tidak tergarap secara maksimal.
“Potensi pertanian Aceh belum digarap optimal, angka profesi petani terkecil” ujar Dr. Amri.
Pemerintahan Aceh yang baru saja dilantik diharapakan mampu menghadirkan solusi yang membuat orang Aceh bisa bermartabat, pemerintah yang baru perlu membangun kemandirian masyarakatnya dan agar pemerintah bisa memberikan peluang kepada setiap warganya agar tidak menganggur.
“Orang kalau tidak punya pekerjaan bagaimana bisa bermartabat,” ucap Dr. Amri.
Dan sebagai pelaku ekonomi negara paling bertanggung-jawab dalam menciptakan lapangan kerja yang memadai.
“Ciptakan lapangan kerja, undang investor baik kecil maupun besar,” tambahnya.
Dr. Amri juga menyinggung kisruh di Mahkamah Konstitusi (MK) akhir-akhir ini (banyaknya gugatan dari kandidat kepala daerah kepada kandidat kepala daerah yang lain dengan dakwaan suap-menyuap pada masa kampanye) sangat berkorelasi dengan masalah kesejahteraan ekonomi masyarakat yang ada di perdesaan.
“Kenapa pilkada kemarin orang kampung mau terima duit? Karena di kampung-kampung sekarang cari duit 50 ribu sehari aja sulit,” ujar Dr. Amri.
Pada kesempatan itu Dr. Amri juga mengingatkan agar pemerintahan Aceh yang baru tidak salah dalam merancang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).
“RPJM Aceh tidak boleh salah diawal, kalau salah diawal maka yang terjadi tidak akan terjadi perubahan atau Aceh akan jalan ditempat,” lanjut Dr. Amri.
Pada diskusi yang berlangsung di Rodya Cafe malam itu, PBN Aceh turut menghadirkan seorang pakar politik sebagai narasumber.
Dr. TM. Jamil sebagai pakar politik USK ikut mengambil andil menjadi panelis kedua malam itu, “Mudah-mudahan momentum ini kita gunakan sebagai jalan silaturahmi,” ucap TM. Jamil.
Beliau menceritakan persahabatannya dengan ketua DPD PBN Aceh Isa Alima yang telah berlangsung lama dan tak bisa menolak saat di minta hadir.
“Saya diminta datang oleh Ketua PBN tiba-tiba,” ucap TM. Jamil.
Dalam kondisi terkini di Aceh pasti ada yang keliru dalam pengelolaan sumber kekayaannya.
“Kita punya emas, tapi mau nikah aja sulit, kita punya minyak tapi masih harus ngantri di SPBU, dan kita punya banyak Sumber Daya tapi kita tak berdaya,” ucap TM. Jamil.
Pakar Ilmu Politik USK ini juga meminta dihadapan perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) USK dan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry yang hadir agar dapat memberikan warna dikehidupan.
“Mahasiswa jangan sekedar diwarnai, tapi memberi warna,” ucap TM. Jamil dihadapan mahasiswa.
Dan TM. Jamil mengingatkan mulianya profesi akademisi dan bisa menjaga marwah itu dengan baik dengan berani mengatakan yang benar walau berujung tidak disukai.
“Kita bicara akademis tapi prilakunya pengemis,” ucap TM. Jamil.
TM. Jamil juga mengingatkan para mahasiwa apabila ingin mengkritik pemerintah lakukanlah dengan cara yang santun dan turut menghadirkan solusi.
“Proteslah pemerintah dengan cara yang terdidik,” ucap TM. Jamil.
Selain itu seyogyanya FGD malam itu turut menghadirkan ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tgk. H. Faisal Ali dan Prof. Dr. Husni Jalil, SH, M.Hum sebagai pakar hukum USK namun karena suatu halangan digantikan dengan Dewan Pembina PBN Dr. TM. Zulfikar sebagai panelis ketiga yang membidangi lingkungan hidup, “Saya difungsikan sebagai panelis pengganti malam ini dan saya terlibat dalam teknokratik RPJM Aceh 2025-2030,” ucap TM. Zulfikar.
Menurutnya pemerintah yang memiliki segudang rencana pembangunan tidak akan bisa efektif kalau masyarakatnya tidak berperan aktif.
“Pemerintah gak akan bisa berbuat apa-apa kalau masyarakatnya cuek,” sebut TM. Zulfikar.
Selain itu dalam memaparkan misi berkelanjutan dalam pemerintahan Mualem dan Dek Fadh pakar lingkungan hidup ini menilai perlu mengambil prinsip pembangunan berkelanjutan dari pakar ekonomi pembangunan Prof. Emil Salim.
“Pembangunan berkelanjutan maksudnya adalah bagaimana kita bisa menjamin masyarakat yang datang kemudian bisa mewarisi dan menikmati apa yang kita nikmati hari ini, seperti air bersih” ucap TM. Zulfikar menirukan perkataan pakar ekonomi Prof. Emil Salim.
“Antara Ekonomi, Sosial dan Ekologi harus seimbang,” tutur TM. Zulfikar.
Dan tantangan pemerintahan Aceh yang baru adalah bagaimana menertibkan aktifitas penambangan ilegal yang sangat merusak ekosistem.
“Akibat tambang ilegal yang menggarap sumber daya mineral secara membabi-buta telah menyebabkan kondisi sungai kita rusak,” ucap TM. Zulfikar.
“Kita berharap ada upaya dari pemerintahan baru ini untuk menyelesaikan masalah ini,” ucap TM. Zulfikar.
Selain itu beliau juga mengatakan kontribusi semangat dan pemikiran masih sangat diperlukan dalam membangun Aceh kedepan.
“Aceh harus banyak orang-orang pintar untuk membantu pemerintahnya,” ucap TM. Zulfikar.
Heri Safrijal, SP, MP turut memberikan pertanyaan kepada panelis pada malam itu, “Alangkah baiknya acara ini menghadirkan Tim Pemenangan Mualem-Dek Fadh, yaitu Abu Razak dan Tgk. Machyar agar diskusi lengkap dengan draft RPJM,” ucap Heri Safrijal.
“Bagaimana menurunkan angka kemiskinan secara digit, Bagaimana pula memelihara hubungan harmonis antara Gubernur dan Wakil Gubernur agar tidak rusak ditengah jalan?” tanya Heri kepada semua panelis.
Selain itu Syarbaini seorang aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Pemuda Aceh (FPA) pun ikut memberikan pertanyaannya kepada panelis malam itu, “Mengapa masalah demi masalah di Aceh tidak pernah selesai? Dan bagaimana kita bisa menyelesaikan persoalan yang kita dihadapi ini? dari mana kita memulainya?” tanya Syarbaini kepada para panelis.
Pakar ekonomi USK Dr. Amri sebagai panelis pertama memberikan tanggapan atas pertanyaan Heri Safrijal menyangkut langkah konkret menurunkan angka kemiskinan di Aceh.
Bahwa pelaku ekonomi harus memaksimalkan perannya.
“Pelaku ekonomi disebuah negara itu ada tiga, yang pertama adalah negara (penerimaan negara bukan pajak), yang kedua Swasta (oligopoli ekonomi), dan ketiga Koperasi (UMKM) sebagai ruh ekonomi Indonesia,” ucap Dr. Amri.
Ketiga-tiga pelaku ekonomi ini harus berfungsi dengan baik, yang paling krusial saat ini adalah pelaku ekonomi kedua yaitu swasta hanya menguasai 0,3% dari aktifitas ekonomi nasional.
Makanya Presiden Prabowo sangat serius menumbuhkan hilirasasi dari investor swasta dengan membuat pabrik-pabrik agar banyak terseral lapangan kerja.
Untuk Aceh sendiri pun masih sama perlu langkah-langkah konkret agar berbagai sektor ekonomi bisa di hilirisasi.
“Perlu langkah-langkah strategis untuk memajukan Aceh,” ucap Dr. Amri.
Menurut Dr. Amri manajemen strategic pemerintahan harus memuat 9 unsur berikut agar negara bisa mencapai kemakmuran dan kesejahteraan.
“Pertama adalah Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Policy, Program, Budgeting, Sistem atau prosedur (melanggar sistem adalah bentuk kecurangan salah satunya adalah tindakan korupsi) dan Kinerja,” ucap Dr. Amri.
Dalam memahami anggaran sebaiknya melihat komposisi struktur Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan Belanja Kota (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).
“Lihat angka penerimaan, bukan pengeluaran,” ucapnya.
Menurut Dr. Amri efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah tepat, karena pemangkasan anggaran ditujukan kepada bidang-bidang yang menjurus kepada pemborosan, seperti penganggaran pembelian Air Condicioner (AC) berulang-ulang untuk satu ruangan dalam satu tahun yang cenderung dapat menimbulkan peluang penyelewengan anggaran dan pembelian kertas dalam jumlah besar untuk print-out yang sekarang bisa diproses dalam bentuk digital.
“Untuk seluruh Indonesia tahun ini pemerintah berhasil menghemat sampai 360 Triliun Rupiah,” ucap Dr. Amri.
Namun efektifitas pemangkasan anggaran itu apa menjamin ke tujuan awal efisiensi yaitu membangun hilirisasi ekonomi seperti pabrik-pabrik yang akan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.
Menanggapi pelabelan provinsi termiskin di Sumatera Dr. TM. Jamil menganggap itu sebuah pendiskreditan daerah Aceh.
“Negara tidak boleh melabeli Aceh dengan sebutan provinsi termiskin di Sumatera dengan tujuan melemahkan atau menzalimi,” ucap TM. Jamil.
Membangun pemikiran yamg konstruktif dan optimis perlu dilaksanakan agar mind-set masyarakat tidak di kerdilkan oleh ucapan-ucapan seperti itu.
Kemudian menanggapi pertanyaan bagaimana pasangan Mualem dan Dek Fadh tidak akan pernah tercerai-berai Pakar Politik USK ini memberikan saran yang logis.
“Agar tidak bercerai kepada masing-masing tim sukses agar tidak saling menuntut kesejahteraan, telah lama saya amati inilah yang menyebabkan persatuan itu memudar,” ujarnya.
Bahwa dalam jalinan hubungan antara kedua pemimpin itu harus selalu diusahakan dengan sadar agar senantiasa sakinah dan harmonis.
“Dan saya juga wanti-wanti Muallem dan Dek Fadh agar berhati-hati, supaya sejarah tidak akan mencatat kepempimpinan mereka dengan catatan kelam,” ucap TM. Jamil.
Selain itu TM. Jamil juga menyinggung kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) selama ini.
“Apakah pernah DPRA Aceh mengundang anggota DPR-RI asal Aceh, berikut anggota DPD, Kapolda, Pangdam dan Kejaksaan untuk sama-sama melihat kondisi realita Aceh, dan merumuskan solusinya” tanya TM. Jamil
Maka lanjut beliau ‘political will’ sudah selesai, sekarang ‘political act’
“Saatnya beraksi, bukan lagi political will,” ujar TM. Jamil.
Sementara itu TM. Zulfikar melihat peran desa dalam membangun kesejahteraan dan kini banyak menimbulkan masalah.
“Dulu katanya mau membangun desa dari gampong,” ujar TM. Zulfikar.
Dan hal-hal menyangkut keberlanjutan pembangunan seperti pengolahan limbah harus jadi catatan tersendiri agar senantiasa dijaga dan diperhatikan.
“Pengolahan air limbah kedepan harus benar-benar diperhatikan, dimulai dari Banda Aceh dan seterusnya,” ucap TM. Zulfikar.
FGD itu dihadiri oleh Dr. Nur Mahdi, SH, MH kandidat doktoral hukum dan berkecimpung di Kejaksaan dan Dr. Nur Rasyid mantan staf ahli Gubernur, Dihadiri pula oleh senat BEM USK dan UIN. Serta mencapai seratus orang ikut hadir dalam FGD yang berlangsung sukses tersebut.
