Karang Baru, Dailymail Indonesia
Kenaikan harga material bangunan yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir dikeluhkan masyarakat Aceh Tamiang. Lonjakan harga dinilai telah membebani pelaksanaan pembangunan, khususnya program rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) rumah bagi korban bencana hidrometeorologi. Minggu, 28 Juli 2026
Di lapangan, harga semen disebut telah mencapai kisaran Rp75.000 hingga Rp80.000 per sak, sementara harga besi, seng, dan sejumlah material bangunan lainnya juga mengalami kenaikan. Kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak pada kualitas maupun penyelesaian pembangunan rumah bantuan karena anggaran yang telah ditetapkan berpotensi tidak lagi mencukupi.
Ketua Komisi II DPRK Aceh Tamiang, Sarhadi, menilai kenaikan harga material saat ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah.
Menurutnya, masyarakat penerima bantuan merupakan pihak yang paling terdampak karena harus menyesuaikan pembangunan dengan anggaran yang terbatas.
“Kenaikan harga material saat ini terasa kurang wajar. Jangan sampai masyarakat penerima bantuan menjadi korban karena anggaran rehabilitasi rumah tidak lagi mencukupi akibat harga yang terus meningkat,” ujar Sarhadi.
Ia juga meminta Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) serta instansi terkait segera melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap harga material di pasaran. Jika ditemukan indikasi permainan harga atau praktik yang tidak sesuai ketentuan, pemerintah diminta segera mengambil langkah tegas.
Di sisi lain, masyarakat berharap pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada penerima bantuan. Apabila lonjakan harga diduga dipengaruhi oleh praktik permainan pasar, warga meminta agar pelaksanaan kegiatan pembangunan dipertimbangkan untuk ditunda sementara hingga harga kembali stabil.
“Kami tidak ingin masyarakat yang menerima bantuan justru dirugikan. Pemerintah harus hadir memastikan harga material tetap terkendali sehingga program rehab-rekon dapat berjalan sesuai tujuan dan anggaran yang telah ditetapkan,” harap perwakilan masyarakat.
Masyarakat berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret agar program pemulihan pascabencana tetap berjalan efektif tanpa mengurangi kualitas bangunan maupun membebani para penerima bantuan.
