Meulaboh – Kabupaten Aceh Barat menjadi satu-satunya daerah di Provinsi Aceh yang secara resmi menetapkan standarisasi nilai mahar pernikahan melalui keputusan adat yang disepakati bersama.
Penetapan standar mahar tersebut merupakan hasil musyawarah adat yang digelar pada akhir tahun 2025 dan difinalkan dalam rapat khusus pada Senin (26/1/2026). Kesepakatan ini melibatkan Majelis Adat Aceh (MAA), ulama, tokoh adat, unsur pemerintah, serta masyarakat.
Dalam keputusan tersebut, nilai mahar pernikahan di Aceh Barat direkomendasikan sebesar lima mayam emas, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan calon mempelai laki-laki.
Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Barat, Tgk H Mawardi Nyakman, menjelaskan kebijakan ini lahir dari keprihatinan terhadap tingginya harga emas yang berpotensi memberatkan generasi muda.
Menurutnya, kondisi tersebut dapat memunculkan persoalan sosial baru, seperti tertundanya pernikahan hingga melemahnya ketahanan keluarga.
“Standarisasi ini bukan untuk membatasi, tetapi menjadi rujukan agar masyarakat memiliki pedoman yang tidak memberatkan dalam menentukan mahar pernikahan,” ujar Tgk Mawardi di Aceh Barat, Rabu (28/1/2026).
Ia menegaskan, penetapan lima mayam emas tidak bersifat memaksa, melainkan sebagai acuan adat yang diharapkan dapat mengembalikan makna mahar sebagai simbol kesederhanaan, tanggung jawab, dan keberkahan dalam pernikahan.
Sesuai Syariat Islam
Kebijakan ini mendapat dukungan dari berbagai kalangan, termasuk ulama dan cendekiawan dayah.
Ketua DPW Ikatan Sarjana Alumni Dayah (ISAD) Aceh Barat, Tgk Arika Amalia SPd MPd, menilai langkah tersebut sebagai terobosan progresif dalam merevitalisasi adat agar tetap hidup dan fungsional di tengah perubahan sosial dan tekanan ekonomi masyarakat.
Ia menilai standarisasi mahar ini sejalan dengan nilai-nilai Syariat Islam yang menekankan kemudahan dalam pernikahan serta menghindari pembebanan berlebihan kepada calon mempelai.(**)
