{"id":67860,"date":"2026-11-04T17:33:06","date_gmt":"2026-11-04T10:33:06","guid":{"rendered":"https:\/\/dailymailindonesia.com\/?p=67860"},"modified":"2026-11-04T17:33:06","modified_gmt":"2026-11-04T10:33:06","slug":"wagub-dek-fadh-perkuat-koordinasi-percepatan-penanganan-pasca-bencana","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dailymailindonesia.com\/index.php\/2026\/11\/04\/wagub-dek-fadh-perkuat-koordinasi-percepatan-penanganan-pasca-bencana\/","title":{"rendered":"Wagub Dek Fadh Perkuat Koordinasi Percepatan Penanganan Pasca Bencana"},"content":{"rendered":"

Banda Aceh –<\/strong> Wakil Gubernur (Wagub) Aceh, Fadhlullah (Dek Fadh), didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, T. Robby Irza, dan Ketua Tim Satgas PRRP Wilayah Aceh, Imran, memimpin rapat percepatan penanganan dan pemulihan pasca bencana yang diikuti oleh pemerintah kabupaten\/kota se-Aceh secara virtual, di Ruang Rapat Wakil Gubernur Aceh, Rabu (4\/11\/2026).<\/p>\n

Pada kesempatan tersebut, Wagub Dek Fadh menyampaikan beberapa hal penting yang perlu segera ditindaklanjuti pemerintah kabupaten\/kota, meliputi mekanisme percepatan normalisasi sungai, penanganan daerah yang kembali terdampak banjir, serta percepatan penyerapan anggaran Transfer ke Daerah (TKD).<\/p>\n

Dalam arahannya, Wagub Dek Fadh meminta seluruh pemerintah kabupaten\/kota untuk segera mendata sungai-sungai yang membutuhkan normalisasi. Pendataan tersebut menjadi prioritas agar penanganan dapat segera dilakukan, sehingga dapat mengurangi risiko banjir dan mencegah dampak yang lebih luas di daerah.<\/p>\n

Selain itu, Wagub menjelaskan bahwa berdasarkan koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, penanganan sungai yang selama ini menjadi kewenangan pemerintah pusat akan dikoordinasikan agar dapat dilimpahkan kepada pemerintah kabupaten\/kota. Mekanisme ini serupa dengan penanganan material kayu sisa bencana yang sebelumnya telah dilakukan.<\/p>\n

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah dapat melibatkan pihak ketiga untuk melakukan normalisasi dengan tetap berada dalam pengawasan pemerintah. Data sungai yang disampaikan masing-masing daerah nantinya akan menjadi dasar koordinasi dengan Forkopimda dan aparat penegak hukum, sehingga pelaksanaan pekerjaan memiliki kepastian dan jaminan keamanan.<\/p>\n

Selain normalisasi sungai, Dek Fadh juga meminta pemerintah kabupaten\/kota yang wilayahnya kembali dilanda banjir untuk segera menetapkan status tanggap darurat bencana apabila diperlukan. Penetapan status ini menjadi salah satu dasar bagi pemerintah pusat dan kementerian terkait untuk mempercepat penanganan bencana serta menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak.<\/p>\n

\u201cBagi bupati\/wali kota yang wilayahnya kembali dilanda banjir dan membutuhkan penanganan segera, silakan menetapkan kembali status tanggap darurat bencana sesuai ketentuan yang berlaku guna mempermudah proses penanganan,\u201d ujar Wagub Dek Fadh.<\/p>\n

Lebih lanjut, Wagub Dek Fadh juga meminta pemerintah kabupaten\/kota agar mempercepat penyerapan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) sehingga dapat segera dimanfaatkan secara optimal untuk pemulihan pasca bencana. Sementara itu, Pemerintah Aceh terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan alat berat, terutama bagi daerah yang mengalami kerusakan parah. Proses pengadaan tersebut, ujar Wagub, saat ini tengah berlangsung di tingkat pusat.<\/p>\n

Pada kesempatan itu, Pemerintah kabupaten\/kota turut melaporkan perkembangan penanganan pasca bencana di daerah masing-masing sekaligus menyampaikan berbagai kebutuhan dan kendala yang dihadapi. Melalui koordinasi tersebut, diharapkan upaya penanganan dan pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih terarah, terpadu, dan tepat sasaran. []<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Banda Aceh – Wakil Gubernur (Wagub) Aceh, Fadhlullah (Dek Fadh), didampingi Asisten <\/a><\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":67861,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"kia_subtitle":"","footnotes":""},"categories":[1320],"tags":[],"newstopic":[],"class_list":{"0":"post-67860","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-pemerintah-aceh"},"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dailymailindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67860","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dailymailindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dailymailindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dailymailindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dailymailindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=67860"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/dailymailindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67860\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":67862,"href":"https:\/\/dailymailindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67860\/revisions\/67862"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dailymailindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/67861"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dailymailindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=67860"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dailymailindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=67860"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dailymailindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=67860"},{"taxonomy":"newstopic","embeddable":true,"href":"https:\/\/dailymailindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/newstopic?post=67860"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}