Aceh Tamiang – Dailymail Indonesia<\/p>\n
Wakil Bupati Aceh Tamiang Ismail, SE.I, menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBK Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRK Aceh Tamiang, Senin (21\/9\/2026).<\/p>\n
Dalam penyampaiannya, Ismail mengatakan rancangan KUPA dan PPAS Perubahan APBK 2026 telah disampaikan kepada DPRK Aceh Tamiang pada 18 September 2026.<\/p>\n
Salah satu poin utama dalam perubahan anggaran tersebut adalah meningkatnya proyeksi pendapatan sekaligus belanja daerah.<\/p>\n
Pada perubahan kebijakan pendapatan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sebelumnya ditargetkan sebesar Rp119.263.130.000 diproyeksikan turun menjadi Rp82.013.515.295.<\/p>\n
Sementara itu, pendapatan transfer meningkat dari Rp1.011.979.768.477 menjadi Rp1.123.640.205.611.<\/p>\n
Adapun lain-lain pendapatan daerah yang sah diproyeksikan meningkat dari Rp42.148.320.300 menjadi Rp52.485.298.367,14.<\/p>\n
Dengan perubahan tersebut, total pendapatan daerah Aceh Tamiang tahun anggaran 2026 diproyeksikan meningkat dari Rp1.173.391.218.777 menjadi Rp1.258.139.019.273,14.<\/p>\n
Di sisi belanja, belanja operasi yang semula direncanakan sebesar Rp948.287.135.067,97 diproyeksikan meningkat menjadi Rp965.568.854.546,19.<\/p>\n
Belanja modal juga mengalami peningkatan cukup besar, dari Rp119.645.385.689,99 menjadi Rp192.134.081.424,34.<\/p>\n
Selanjutnya, belanja tidak terduga meningkat dari Rp17.365.701.470 menjadi Rp25.717.928.145. Sedangkan belanja transfer naik dari Rp215.634.125.100 menjadi Rp218.699.979.476,94.<\/p>\n
Secara keseluruhan, total belanja daerah yang sebelumnya direncanakan sebesar Rp1.300.932.347.327,96 diproyeksikan meningkat menjadi Rp1.402.120.843.592,47.<\/p>\n
Dengan demikian, berdasarkan angka yang disampaikan pemerintah daerah, total belanja meningkat sekitar Rp101,19 miliar dibandingkan rencana awal.<\/p>\n
Ismail menjelaskan, peningkatan belanja tersebut berkaitan dengan bertambahnya pendapatan transfer dan sejumlah sumber penerimaan lainnya.<\/p>\n
\u00ab\u201cPenambahan jumlah belanja ini disebabkan karena bertambahnya pendapatan transfer, yaitu yang bersumber dari DBH kurang bayar Tahun 2025, bantuan keuangan dari Provinsi Aceh, Pemerintah Kota Medan dan Pemerintah Kota Padang, serta penambahan pendapatan yang bersumber dari DBH migas dan tambahan Dana Otonomi Khusus Daerah,\u201d kata Ismail.\u00bb<\/p>\n
Menurutnya, tambahan pendapatan tersebut dialokasikan untuk kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.<\/p>\n
Pembiayaan Daerah<\/p>\n
Pada perubahan kebijakan pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan yang semula diperkirakan sebesar Rp128.791.128.550,96 meningkat menjadi Rp145.231.824.319,33.<\/p>\n
Ismail menyebut peningkatan penerimaan pembiayaan tersebut bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).<\/p>\n
Sementara itu, pengeluaran pembiayaan tidak mengalami perubahan dan tetap sebesar Rp1.250.000.000.<\/p>\n
Perubahan KUPA dan PPAS tersebut selanjutnya menjadi bagian dari proses pembahasan antara Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dan DPRK sebelum ditetapkan menjadi perubahan APBK Tahun Anggaran 2026.<\/p>\n
Besarnya kenaikan belanja, terutama pada belanja modal dan kebutuhan rehabilitasi-rekonstruksi pascabencana, membuat pembahasan di tingkat legislatif menjadi penting untuk memastikan setiap tambahan anggaran memiliki dasar perencanaan, peruntukan, serta mekanisme pengawasan yang jelas.<\/p>\n
Rincian penggunaan tambahan anggaran tersebut nantinya akan menjadi bagian penting dalam pembahasan DPRK bersama pemerintah daerah agar peningkatan belanja benar-benar diarahkan pada kebutuhan prioritas masyarakat dan pemulihan pascabencana.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"