ACEH TAMIANG – Dailymail Indonesia<\/p>\n
Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang akhirnya menyampaikan Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2025 dalam sidang paripurna DPRK Aceh Tamiang, Senin (14\/9\/2026).
\nPenyampaian ini menjadi sorotan karena dokumen pertanggungjawaban APBK 2025 tersebut terlambat disampaikan kepada DPRK. Berdasarkan ketentuan, rancangan qanun pertanggungjawaban pelaksanaan APBD wajib disampaikan kepala daerah kepada DPRD paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.
\nArtinya, pertanggungjawaban APBK 2025 semestinya disampaikan paling lambat Juni 2026.
\nWakil Bupati Aceh Tamiang, Ismail, SE., dalam paripurna mengakui keterlambatan tersebut. Pemerintah daerah berdalih kondisi itu tidak terlepas dari bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh Tamiang pada akhir November 2025.
\nMenurut Ismail, bencana berdampak terhadap fasilitas pemerintahan dan aktivitas administrasi, termasuk pengumpulan dokumen, rekonsiliasi, penyusunan hingga penyelesaian laporan keuangan daerah.
\n\u201cKondisi faktual pascabencana menyebabkan sejumlah proses administrasi dan pelaporan tidak dapat berjalan sebagaimana jadwal normal,\u201d ujar Ismail.
\nIa juga menyampaikan permohonan pengertian kepada pimpinan dan anggota DPRK atas keterlambatan tersebut.
\n\u201cKeterlambatan ini bukanlah sesuatu yang kami kehendaki. Ini merupakan konsekuensi dari kondisi luar biasa yang dihadapi daerah kita,\u201d katanya.
\nNamun, alasan tersebut tidak menghapus kewajiban pemerintah daerah untuk memastikan pertanggungjawaban keuangan disampaikan sesuai ketentuan. Keterlambatan tersebut menjadi catatan penting dalam tata kelola keuangan dan administrasi pemerintahan Aceh Tamiang.
\nPendapatan Rp1,23 Triliun
\nDalam dokumen yang disampaikan kepada DPRK, realisasi pendapatan daerah Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp1.230.246.794.302,96, atau sekitar 100,93 persen dari target.
\nDari jumlah tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya mencapai Rp128.367.689.956,96 atau sekitar 10,43 persen dari total pendapatan.
\nSementara pendapatan transfer mencapai Rp1.067.358.562.864, atau sekitar 86,76 persen. Sisanya berasal dari lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp34.520.541.482.
\nKomposisi tersebut menunjukkan bahwa struktur pendapatan Aceh Tamiang masih sangat bergantung pada dana transfer pemerintah.
\nBelanja Rp1,17 Triliun, SiLPA Rp145,25 Miliar
\nRealisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar Rp1.174.177.476.159,63, atau sekitar 89,76 persen dari total anggaran belanja.
\nBelanja tersebut meliputi belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga serta belanja transfer bagi hasil kepada desa.
\nSementara pembiayaan netto mencapai Rp89.180.808.251, yang terdiri atas penerimaan pembiayaan Rp91.680.808.251 dan pengeluaran pembiayaan Rp2,5 miliar.
\nDengan komposisi tersebut, SiLPA Tahun Anggaran 2025 tercatat Rp145.250.126.394,33.
\nKeterlambatan Harus Diikuti Pembenahan
\nPemkab Aceh Tamiang menyatakan bencana akhir November 2025 menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan administrasi keuangan daerah.
\nPemerintah daerah juga berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI serta melakukan pembenahan terhadap kelemahan dalam pengelolaan keuangan.
\n\u201cAceh Tamiang dapat bangkit bukan hanya dengan membangun kembali apa yang telah rusak, tetapi juga dengan membangun sistem pemerintahan yang lebih kuat, tertib, transparan, dan tangguh,\u201d ujar Ismail.
\nRancangan Qanun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK 2025 selanjutnya akan dibahas bersama DPRK Aceh Tamiang.
\nNamun, molornya penyampaian dokumen dari Juni hingga September 2026 tetap menjadi catatan serius. Alasan bencana harus dibarengi dengan langkah nyata untuk memastikan administrasi keuangan daerah berjalan tertib, tepat waktu, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"