{"id":62793,"date":"2026-08-16T16:42:12","date_gmt":"2026-08-16T09:42:12","guid":{"rendered":"https:\/\/dailymailindonesia.com\/?p=62793"},"modified":"2026-08-16T16:42:12","modified_gmt":"2026-08-16T09:42:12","slug":"rapat-forkompimda-aceh-bahas-dinamika-kerusuhan-pada-hari-damai-aceh","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dailymailindonesia.com\/index.php\/2026\/08\/16\/rapat-forkompimda-aceh-bahas-dinamika-kerusuhan-pada-hari-damai-aceh\/","title":{"rendered":"Rapat Forkompimda Aceh Bahas Dinamika Kerusuhan pada Hari Damai Aceh"},"content":{"rendered":"

BANDA ACEH \u2013<\/strong> Dinamika kerusuhan yang diwarnai penaikan Bendera Bulan Bintang pada Hari Damai Aceh menjadi fokus diskusi dalam rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh yang berlangsung di Kantor Gubernur Aceh, Minggu (16 Agustus 2026).<\/p>\n

Rapat Forkopimda ini dipimpin Wakil Gubernur (Wagub) Aceh, Fadhlullah (Dek Fadh), yang sebelumnya telah mendapat arahan dari Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al Haytar, dan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf.<\/p>\n

\u201cArahannya terutama segera melaksanakan rapat Forkopimda dan mencari akar masalah dan solusi terhadap peristiwa menonjol yaitu kerusahan yang terjadi di Aceh,\u201d kata Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi.<\/p>\n

Peristiwa yang menonjol terjadi di Masjid Raya Baiturrahman dan Pendopo Gubernur Aceh, pada Sabtu (15 Agustus 2026). Di sini terjadi penurunan Bendera Merah Putih dan penaikan Bendera Bintang Bulan.<\/p>\n

Sedangkan di Pendopo Gubernur yang tak jauh dari Masjid Raya Baiturrahman, terjadi perusakan Lambang Negara Burung Garuda, penurunan Bendera Merah Putih, dan penaikan Bendera Bintang Bulan.<\/p>\n

Nurlis menjelaskan setelah Wagub Dek Fadh membuka rapat, Ketua DPR Aceh Zulfadhli (Abang Samalanga) menyampaikan persoalan mengenai Bendera Bintang Bulan.<\/p>\n

\u201cKetua DPR Aceh mengatakan mengenai Bendera Bintang Bulan sudah menjadi Qanun, namun setiap masyarakat mengibarkannya pasti menjadi persoalan, ini membingungkan publik,\u201d kata Nurlis.<\/p>\n

Itulah sebabnya, kata Nurlis, Abang Samalanga dalam rapat itu meminta agar ada kepastian hukum kepada publik Aceh mengenai Bendera Bintang Bulan.<\/p>\n

\u201cPerlu keputusan dari Pemerintah Pusat (dalam hal ini Kemendagri) apakah Bendera Bintang Bulan boleh dinaikkan atau tidak. Kalau boleh ya boleh dan kalau tidak ya tidak,\u201d katanya.<\/p>\n

Menurut Nurlis, sejumlah peserta rapat mengakui bahwa Bendera Bintang Bulan menjadi masalah yang sangat krusial di Aceh.<\/p>\n

Misalnya Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Prof. Dr. Muhibbuththabary yang juga hadir dalam rapat Forkopimda. \u201cBeliau menyebut Bendera Bintang Bulan telah menjadi manifestasi berbagai masalah di Aceh,\u201d ujar Nurlis.<\/p>\n

Beberapa persoalan yang disampaikan Wakil Ketua MPU, kata Nurlis, termasuk masuknya sejumlah aliran yang tak biasa ke Aceh. \u201cBeliau juga menyampaikan bahwa revisi Undang-Undang Pemerintah Aceh yang tak kunjung selesai pun menjadi pertanyaan di tengah-tengah masyarakat,\u201d katanya.<\/p>\n

Memperkuat pernyataan MPU, Anggota Tuha Peut Wali Nanggroe Aceh Dr Tarmizi M Daud, mengatakan persoalan yang tak kalah pentingnya adalah ketidakadilan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Aceh.<\/p>\n

\u201cEkonomi tidak jalan, kemiskinan, rakyat tidak sejahtera. Tetapi kenapa ada pejabat yang terus kerupsi padahal sudah sejahtera. Ini menambah persoalan dan melukai hati rakyat Aceh,\u201d kata Tarmizi.<\/p>\n

Disamping itu, kata Nurlis, muncul pertanyaan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh Teuku Rahmatsyah. \u201cMengapa kerusuhan terkosentrasi di Masjid Raya Baiturrahman, bukankah masjid itu tempat yang suci?\u201d<\/p>\n

Masuk ke pertanyaan berikutnya, mengapa sampai merusak Lambang Negara Burung Garuda dan penurunan Bendera Merah Putih. \u201cBukankah itu perbuatan pidana? Bagaimana pun hukum harus ditegakkan\u201d.<\/p>\n

Berbagai persoalan yang menjadi pertanyaan dari Kajati Aceh, menurut Nurlis, sedikit banyaknya terjawah dari penjelasan Kepala BIN Daerah Aceh, Brigjen TNI Andrie Patriko Mulia.<\/p>\n

\u201cDi balik peristiwa itu, Pak Andrie melihat ada sesuatu yang lain dalam kerusuhan ini. Ada yang mendrive kejadian ini. Siapa manusia ini?\u201d kata Nurlis. \u201cMereka juga menggerakkan anak-anak di bawah umur.\u201d<\/p>\n

Selain itu, keberadaan kelompok yang berbeda ini teridentifikasi berkumpul di kawasan Masjid Raya Baiturrahman. \u201cKetika Pak Andrie mengajak shalat, mereka menghindar,\u201d kata Nurlis.<\/p>\n

Bahkan Kapolda Aceh Irjen Pol Ruddi Setiawan juga mengimbau sejumlah orang yang berkumpul di tempat yang sama agar melaksanakan shalat. Namun menghindar juga.<\/p>\n

\u201cIni dinilai tidak lazim bagi anak-anak muda Aceh sebagai wilayah yang menerapkan Syariat Islam. Apalagi mereka berada di lingkungan masjid,\u201d kata Nurlis.<\/p>\n

Di penghujung rapat, Wagub Dek Fadh, menyimpulkan hasil rapat untuk menjadi kesepakatan bersama. Mengenai Bendera Bulan Bintang, Wagub Dek Fadh, sepakat Pemerintah Aceh dan DPR Aceh bersama-sama berkonsultasi dengan Kemendagri.<\/p>\n

Selain itu, Wagub Dek Fadh juga mengajak Forkopimda untuk mengadakan rapat secara regular dan terjawab. Pangdam Iskandar Muda, Mayjen TNI Joko Hadi Susilo, menyetujui saran Wagub Dek Fadh, begitu juga dengan Kapolda Aceh Irjen Pol Ruddi Setiawan. \u201cPangdam menyarankan dilaksanakan setiap bulan.\u201d[]<\/p>\n

Enam Rekomendasi Rapat Forkopimda Aceh<\/p>\n

1. Menjaga Aceh tetap aman, damai dan kondusif
\n2. Menahan diri dan mencegah aksi serupa dan mengutamakan pendekatan persuasive
\n3. Menguatkan komunikasi dengan ulama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan eksponen masyarakat.
\n4. Membangun satu narasi komunikasi publik yang menenangkan dan menyejukkan, melalui himbauan.
\n5. Menegaskan bahwa perdamaian Aceh adalah fondasi bersama dalam membangun Aceh yang lebih baik kedepan
\n6. Terhadap persoalan bendera, Pemerintah Aceh dan DPRA akan melakukan konsultasi ke Mendagri untuk adanya kepastian hukum.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

BANDA ACEH \u2013 Dinamika kerusuhan yang diwarnai penaikan Bendera Bulan Bintang pada <\/a><\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":62794,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"kia_subtitle":"","footnotes":""},"categories":[1320],"tags":[],"newstopic":[],"class_list":{"0":"post-62793","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-pemerintah-aceh"},"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dailymailindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62793","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dailymailindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dailymailindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dailymailindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dailymailindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62793"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/dailymailindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62793\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":62795,"href":"https:\/\/dailymailindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62793\/revisions\/62795"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dailymailindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/62794"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dailymailindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62793"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dailymailindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62793"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dailymailindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62793"},{"taxonomy":"newstopic","embeddable":true,"href":"https:\/\/dailymailindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/newstopic?post=62793"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}