![\"\"](\"https:\/\/dailymailindonesia.com\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/IMG-20260519-WA0107.jpg\")
<\/p>\n<\/p>\n
DAILY MAIL INDONESIA.COM—TULANG BAWANG BARAT, Pemerintah Kabupaten\u00a0 mengambil langkah tegas dengan menyegel menara tower jaringan telekomunikasi milik PT Gihon Telekomunikasi Indonesia di Tiyuh Marga Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Selasa (19\/05\/2026).
\nTindakan ini dilakukan setelah perusahaan tersebut diketahui beroperasi secara ilegal tanpa izin resmi selama satu dekade (10 tahun).<\/p>\n
Pemerintah Kabupaten Tubaba menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada LSM Triga Nusantara Indonesia (Trinusa) serta Organisasi Pers Jajaran Wartawan Indonesia (JWI) Kabupaten Tubaba. Sinergi dan temuan lapangan dari kedua lembaga tersebut berhasil mengungkap pelanggaran berat yang selama ini merugikan daerah.<\/p>\n
Sebelum penyegelan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tubaba telah mengupayakan mediasi, memberikan teguran, hingga pemanggilan resmi kepada pihak perusahaan selama empat bulan terakhir. Meski perwakilan PT Gihon sempat hadir memenuhi panggilan, mereka tidak memberikan solusi konkret dan hanya menyampaikan janji palsu tanpa kepastian penyelesaian izin.<\/p>\n
Pelanggaran Aturan dan Dasar Hukum<\/p>\n
Tindakan tegas penyegelan ini dilakukan karena PT Gihon Telekomunikasi Indonesia terbukti melanggar sejumlah regulasi nasional dan daerah, antara lain:<\/p>\n
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi: Mengenai kewajiban penyelenggara jaringan yang harus mematuhi ketentuan perizinan negara.<\/p>\n
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko: Terkait kewajiban pemenuhan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung.<\/p>\n
3. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tulang Bawang Barat: Terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), di mana operasional menara tanpa izin ini telah memicu kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi pengendalian menara telekomunikasi selama 10 tahun.<\/p>\n
Tahapan Sanksi: Dari Segel Pintu Masuk hingga Ancaman Pembongkaran<\/p>\n
Merespons ketidakpatuhan tersebut, tim gabungan Pemkab Tubaba turun langsung ke lokasi untuk mengeksekusi penertiban. Operasi ini dipimpin oleh Kepala DPMPTSP Tubaba, Drs. Ahmad Hariyanto, M.M., bersama perwakilan dari Dinas Kominfo, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan Dispenda. Prosesi ini juga disaksikan langsung oleh Kepalo Tiyuh Margo Kencana serta perwakilan Pemerintah Kecamatan Tulang Bawang Udik.<\/p>\n
Sebagai langkah awal di lapangan, tim gabungan melakukan penyegelan pada akses pintu masuk utama menara. Langkah ini menjadi peringatan keras bagi pihak manajemen perusahaan.
\nKepala DPMPTSP Tubaba, Drs. Ahmad Hariyanto, M.M., menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus mengawal kasus ini sesuai dengan koridor hukum. Jika dalam rentang waktu dekat pihak PT Gihon tidak menunjukkan iktikad baik untuk berkoordinasi dan menyelesaikan perizinan, Pemkab Tubaba tidak segan untuk menaikkan tingkatan sanksi.<\/p>\n
“Penyegelan pintu masuk ini adalah tahapan awal. Jika dalam waktu dekat belum ada penyelesaian dan koordinasi ke Pemkab Tubaba, sesuai tahapan kami akan melakukan pemadaman arus hingga pembongkaran paksa menara. Namun, semua tindakan ini dipastikan tetap melalui tahapan dan aturan hukum yang berlaku,” tegas Ahmad Hariyanto.<\/p>\n
Rilis: JWI Tubaba<\/p>\n
( Red )<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"