Banda Aceh, Dailymail Indonesia<\/p>\n
Wacana pengurangan anggaran Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) menuai kritik tajam dari kalangan akademisi. Pengamat ekonomi publik Universitas Bumi Persada (UNBP) Lhokseumawe, Dr. Safwan Nurdin, menegaskan bahwa arah kebijakan fiskal Aceh harus menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama, bukan justru memperbesar ruang bagi belanja elit yang minim dampak langsung. Jum’at, 3 April 2026<\/p>\n
Safwan menilai, JKA bukan sekadar program layanan kesehatan, melainkan investasi jangka panjang yang menentukan kualitas sumber daya manusia dan daya tahan ekonomi masyarakat Aceh.<\/p>\n
\u201cAnggaran publik jangan pelit untuk rakyat, tetapi royal untuk elit. JKA adalah investasi sosial yang dampaknya nyata\u2014menjaga produktivitas, menekan kemiskinan, dan memperkuat stabilitas ekonomi,\u201d ujar Safwan dalam keterangan tertulis, Jumat (3\/4\/2026).<\/p>\n
Ia mengingatkan, dengan tingkat kemiskinan Aceh yang masih berada pada kisaran 14\u201315 persen\u2014jauh di atas rata-rata nasional sekitar 9 persen\u2014kehadiran JKA menjadi benteng utama perlindungan bagi kelompok rentan. Program ini juga menjadi penopang bagi masyarakat yang belum sepenuhnya terjangkau oleh skema jaminan kesehatan nasional seperti BPJS maupun asuransi lainnya.<\/p>\n
Menurutnya, dalam konteks pembangunan daerah, JKA memiliki peran strategis sebagai pemenuhan hak dasar warga negara. Lebih dari itu, JKA merupakan wujud kehadiran negara dalam memastikan keadilan akses layanan kesehatan.<\/p>\n
\u201cIni bukan semata soal kesehatan, tetapi soal keadilan sosial. Negara tidak boleh absen ketika rakyat menghadapi risiko dasar seperti sakit,\u201d tegasnya.<\/p>\n
Safwan juga menyoroti persoalan mendasar dalam tata kelola fiskal Aceh, yakni lemahnya penentuan prioritas anggaran. Ia menilai tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang mencapai kisaran Rp2\u20134 triliun menunjukkan adanya ruang fiskal yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan publik.<\/p>\n
Di tengah pertumbuhan ekonomi Aceh yang relatif rendah, sekitar 3,5\u20134,2 persen, pengurangan anggaran JKA dinilai justru kontraproduktif. Kebijakan tersebut berpotensi meningkatkan beban rumah tangga, terutama bagi masyarakat miskin yang rentan terhadap guncangan ekonomi.<\/p>\n
\u201cTanpa jaminan kesehatan, satu kejadian sakit saja bisa mendorong keluarga jatuh kembali ke dalam kemiskinan. Ini yang harus dicegah oleh negara,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Dalam perspektif kebijakan publik, lanjut Safwan, JKA merupakan instrumen penting untuk memutus rantai kemiskinan. Dengan menjamin akses layanan kesehatan, program ini turut menjaga daya beli masyarakat dan menopang aktivitas ekonomi lokal, termasuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).<\/p>\n
Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi anggaran secara selektif, dengan memangkas belanja yang tidak produktif dan tidak berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat, seperti berbagai tunjangan yang tidak berbasis kinerja serta fasilitas elit yang berlebihan.<\/p>\n
\u201cUkuran keberhasilan anggaran bukan pada seberapa besar penghematan, tetapi pada seberapa kuat keberpihakan kepada rakyat. Jika harus memilih, lindungi rakyat terlebih dahulu, baru bicara kenyamanan elit,\u201d katanya.<\/p>\n
Safwan menegaskan, mempertahankan dan memperkuat JKA adalah langkah strategis untuk memastikan pembangunan Aceh berjalan inklusif dan berkeadilan. Dalam jangka panjang, kebijakan ini bukan hanya menyelamatkan kesehatan masyarakat, tetapi juga menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan.<\/p>\n
\u201cJKA adalah investasi peradaban. Menguranginya bukan hanya kesalahan fiskal, tetapi juga kemunduran dalam komitmen keadilan sosial,\u201d pungkasnya.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"