{"id":45445,"date":"2026-01-07T23:47:39","date_gmt":"2026-01-07T16:47:39","guid":{"rendered":"https:\/\/dailymailindonesia.com\/?p=45445"},"modified":"2026-01-07T23:48:28","modified_gmt":"2026-01-07T16:48:28","slug":"disdik-aceh-dan-bpkp-percepat-penyaluran-dana-bos-untuk-sekolah-terdampak-banjir-dan-longsor","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dailymailindonesia.com\/index.php\/2026\/01\/07\/disdik-aceh-dan-bpkp-percepat-penyaluran-dana-bos-untuk-sekolah-terdampak-banjir-dan-longsor\/","title":{"rendered":"Disdik Aceh dan BPKP Percepat Penyaluran Dana BOS untuk Sekolah Terdampak Banjir dan Longsor"},"content":{"rendered":"

BANDA ACEH \u2013<\/strong> Pemerintah Aceh melalui Dinas Pendidikan Aceh terus mempercepat langkah pemulihan sektor pendidikan pascabencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah daerah. Salah satu upaya konkret dilakukan melalui audiensi bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh yang membahas akselerasi penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi sekolah-sekolah terdampak.<\/p>\n

Audiensi ini menjadi bagian penting dari komitmen Pemerintah Aceh untuk memastikan proses belajar mengajar dapat segera kembali berjalan normal, meskipun di tengah keterbatasan akibat bencana. Dana BOS dipandang sebagai instrumen vital untuk mendukung operasional sekolah, mulai dari perbaikan sarana prasarana ringan, pengadaan perlengkapan belajar, hingga kebutuhan pendukung lainnya.<\/p>\n

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murthalamuddin, menegaskan bahwa percepatan penyaluran Dana BOS merupakan kebutuhan mendesak, terutama bagi sekolah yang fasilitasnya rusak atau terdampak langsung bencana.<\/p>\n

\u201cSekolah-sekolah yang terdampak banjir dan longsor membutuhkan penanganan cepat agar aktivitas pendidikan tidak terhenti terlalu lama. Dana BOS ini sangat strategis untuk membantu sekolah memenuhi kebutuhan operasional dasar pascabencana,\u201d ujar Murthalamuddin.<\/p>\n

\"\"Ia menjelaskan, dalam audiensi tersebut Disdik Aceh dan BPKP Aceh membahas berbagai mekanisme percepatan penyaluran dana, tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas dan kepatuhan terhadap regulasi. Murthalamuddin menekankan bahwa transparansi dan ketepatan sasaran tetap menjadi prioritas utama.<\/p>\n

\u201cKami ingin memastikan dana yang disalurkan benar-benar tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, koordinasi dengan BPKP Aceh sangat penting agar proses akselerasi ini berjalan sesuai aturan, namun tetap cepat dan efektif,\u201d tambahnya.<\/p>\n

Menurut Murthalamuddin, percepatan Dana BOS juga sejalan dengan semangat \u201cSeumeugleh Sikula\u201d atau ajakan untuk kembali bersekolah, khususnya bagi peserta didik di wilayah terdampak bencana. Ia menilai, kehadiran negara melalui dukungan anggaran akan memberikan rasa aman dan semangat baru bagi siswa, guru, serta orang tua.<\/p>\n

BPKP Aceh dalam audiensi tersebut menyatakan kesiapan untuk mendampingi dan memberikan pengawasan agar proses penyaluran Dana BOS dapat dilakukan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. Pendampingan ini diharapkan mampu meminimalkan kendala administratif yang kerap muncul di lapangan.<\/p>\n

Pemerintah Aceh optimistis, dengan sinergi antara Disdik Aceh, BPKP Aceh, dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan, pemulihan sektor pendidikan pascabencana dapat berjalan lebih cepat dan berkelanjutan. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan pendidikan Aceh yang tangguh, inklusif, dan tetap berkualitas di tengah berbagai tantangan.<\/p>\n

Murthalamuddin mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut mendukung upaya ini, baik melalui doa, dukungan moril, maupun partisipasi aktif dalam mengawal kebangkitan pendidikan Aceh.<\/p>\n

\u201cPendidikan adalah fondasi masa depan Aceh. Dengan dukungan bersama, insyaAllah pendidikan Aceh akan bangkit lebih kuat dan bermartabat,\u201d pungkasnya.(**)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

BANDA ACEH \u2013 Pemerintah Aceh melalui Dinas Pendidikan Aceh terus mempercepat langkah <\/a><\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":45446,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"kia_subtitle":"","footnotes":""},"categories":[3740],"tags":[14787,13961,13987,14025],"newstopic":[],"class_list":{"0":"post-45445","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-pendidikan","8":"tag-bos","9":"tag-dana","10":"tag-penyaluran","11":"tag-percepat"},"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dailymailindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/45445","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dailymailindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dailymailindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dailymailindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dailymailindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=45445"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/dailymailindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/45445\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":45449,"href":"https:\/\/dailymailindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/45445\/revisions\/45449"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dailymailindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/45446"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dailymailindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=45445"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dailymailindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=45445"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dailymailindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=45445"},{"taxonomy":"newstopic","embeddable":true,"href":"https:\/\/dailymailindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/newstopic?post=45445"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}