{"id":43196,"date":"2025-12-06T20:06:59","date_gmt":"2025-12-06T13:06:59","guid":{"rendered":"https:\/\/dailymailindonesia.com\/?p=43196"},"modified":"2025-12-06T21:30:02","modified_gmt":"2025-12-06T14:30:02","slug":"icmi-desak-pemerintah-tetapkan-banjir-aceh-sumut-sumbar-sebagai-bencana-darurat-nasional-skalanya-sudah-melampaui-kapasitas-daerah","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dailymailindonesia.com\/index.php\/2025\/12\/06\/icmi-desak-pemerintah-tetapkan-banjir-aceh-sumut-sumbar-sebagai-bencana-darurat-nasional-skalanya-sudah-melampaui-kapasitas-daerah\/","title":{"rendered":"ICMI Desak Pemerintah Tetapkan Banjir Aceh\u2013Sumut\u2013Sumbar sebagai Bencana Darurat Nasional: \u201cSkalanya Sudah Melampaui Kapasitas Daerah\u201d"},"content":{"rendered":"

BANDA ACEH \u2014<\/strong> Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap bencana banjir besar yang secara bersamaan melanda tiga provinsi di Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dalam pernyataan resminya, ICMI menilai bahwa tingkat kerusakan, luasnya wilayah terdampak, serta beratnya beban penanganan telah jauh melampaui kemampuan pemerintah daerah.<\/p>\n

Dalam dokumen berjudul Pernyataan Sikap ICMI Tentang Penetapan Banjir Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat Sebagai Bencana Darurat Nasional, organisasi cendekiawan Muslim terbesar di Indonesia itu menegaskan bahwa situasi yang terjadi telah memenuhi kriteria Bencana Tingkat Nasional sebagaimana diatur dalam UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.<\/p>\n

1. Mendesak Pemerintah Tetapkan Status Darurat Nasional<\/p>\n

ICMI menilai bahwa langkah paling mendesak saat ini adalah penetapan status Bencana Darurat Nasional untuk banjir besar yang melanda Aceh\u2013Sumut\u2013Sumbar.<\/p>\n

Dengan adanya status tersebut, seluruh sumber daya nasional seperti BNPB, TNI\u2013Polri, kementerian-kementerian teknis, hingga anggaran kedaruratan dapat dimobilisasi lebih cepat dan terkoordinasi.<\/p>\n

\u201cPenanganan lintas wilayah dengan tingkat kerusakan seperti ini tidak lagi bisa mengandalkan kemampuan daerah. Negara harus hadir secara penuh,\u201d demikian salah satu poin pernyataan.<\/p>\n

2. Mendesak Pembentukan Satgas Nasional Penanganan Banjir Sumatera<\/p>\n

ICMI juga meminta pemerintah pusat segera membentuk Satuan Tugas Nasional Penanganan Banjir Sumatera. Satgas ini, menurut mereka, wajib melibatkan para ahli dari berbagai bidang, mulai dari hidrologi, kehutanan, kesehatan masyarakat, hingga perlindungan kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas.<\/p>\n

Satgas ini diharapkan menjadi pusat kendali terpadu yang dapat mempercepat respon kedaruratan dan distribusi bantuan lintas provinsi.<\/p>\n

3. Percepatan Bantuan Kemanusiaan di Semua Titik Terdampak<\/p>\n

Dalam pernyataannya, ICMI menekankan bahwa banyak wilayah masih terisolasi, logistik terbatas, dan masyarakat menghadapi ancaman penyakit pascabanjir. Karena itu, ICMI mendesak pemerintah mempercepat suplai:<\/p>\n

pangan dan logistik dasar<\/p>\n

air bersih dan sanitasi<\/p>\n

layanan kesehatan dan tim medis<\/p>\n

pemantauan penyakit menular<\/p>\n

dukungan pemulihan psikososial bagi korban<\/p>\n

\u201cSituasi di lapangan membutuhkan respons yang tidak hanya cepat, tetapi juga presisi dan jangka panjang,\u201d tegas ICMI.<\/p>\n

4. Menyebut Banjir Sebagai \u201cBencana Ekologis Struktural\u201d<\/p>\n

ICMI menilai banjir ini bukan hanya bencana alam musiman, melainkan bencana ekologis yang bersifat struktural. Artinya, ada persoalan serius pada tata kelola hulu daerah aliran sungai (DAS), perizinan tambang dan perkebunan, serta degradasi lingkungan yang terus berulang.<\/p>\n

Oleh karena itu, ICMI meminta pemerintah melakukan:<\/strong><\/p>\n

audit menyeluruh Daerah Aliran Sungai<\/p>\n

peninjauan ulang izin-izin tambang dan perkebunan di hulu<\/p>\n

moratorium izin baru di kawasan kritis<\/p>\n

percepatan rehabilitasi hutan dan ekosistem<\/p>\n

Langkah-langkah ini dinilai penting agar bencana serupa tidak kembali terjadi dengan skala lebih besar.<\/p>\n

5. Mendesak Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nasional<\/p>\n

Selain penanganan darurat, ICMI meminta pemerintah menyusun Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Nasional (R3P) untuk wilayah terdampak.<\/p>\n

Rencana tersebut harus mengakomodasi pemulihan:<\/strong><\/p>\n

ekologi dan DAS<\/p>\n

infrastruktur vital<\/p>\n

ketahanan pangan dan gizi<\/p>\n

relokasi kawasan rawan tinggi<\/p>\n

penguatan desa sebagai basis utama mitigasi bencana<\/p>\n

ICMI menegaskan bahwa rehabilitasi pascabencana harus dirancang tidak hanya untuk membangun kembali, tetapi juga meningkatkan ketahanan masyarakat di masa mendatang.<\/p>\n

6. ICMI Bentuk Taskforce Bencana dan Keberlanjutan<\/p>\n

Dalam penutup pernyataannya, ICMI menyatakan kesiapannya berkontribusi melalui pembentukan ICMI Disaster & Sustainability Taskforce. Satuan tugas ini akan fokus pada riset ilmiah, kajian kebijakan, dan penyusunan rekomendasi berbasis data untuk membantu pemerintah dalam proses penanganan dan pemulihan.<\/p>\n

ICMI mengajak seluruh elemen bangsa memperkuat solidaritas dan kerja sama nasional untuk menghadapi bencana besar yang tengah melanda Sumatera. Menurut mereka, penetapan status Bencana Darurat Nasional bukan hanya langkah administratif, melainkan keputusan krusial untuk menyelamatkan nyawa, mempercepat pemulihan masyarakat, dan memastikan keberlanjutan pembangunan di wilayah terdampak.<\/p>\n

Pernyataan tersebut ditandatangani oleh:<\/strong><\/p>\n

Dr Taqwaddin ; Ketua MPW ICMI Aceh<\/p>\n

Prof. Dr. dr. Rajuddin, SpOG., Subsp. FER: Sekretaris ICMI Aceh<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

BANDA ACEH \u2014 Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap <\/a><\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":43204,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"kia_subtitle":"","footnotes":""},"categories":[12455],"tags":[13786,13785,13784],"newstopic":[],"class_list":{"0":"post-43196","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-breakingnews","8":"tag-daerah","9":"tag-kapasitas","10":"tag-melampaui"},"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dailymailindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/43196","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dailymailindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dailymailindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dailymailindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dailymailindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=43196"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/dailymailindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/43196\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":43202,"href":"https:\/\/dailymailindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/43196\/revisions\/43202"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dailymailindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/43204"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dailymailindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=43196"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dailymailindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=43196"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dailymailindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=43196"},{"taxonomy":"newstopic","embeddable":true,"href":"https:\/\/dailymailindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/newstopic?post=43196"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}