{"id":24562,"date":"2025-02-16T11:07:18","date_gmt":"2025-02-16T04:07:18","guid":{"rendered":"https:\/\/dailymailindonesia.com\/?p=24562"},"modified":"2025-02-16T11:07:18","modified_gmt":"2025-02-16T04:07:18","slug":"dpd-pbn-aceh-sukses-gelar-fgd-bertajuk-pemimpin-baru-haluan-baru-menuju-aceh-maju-dan-bermartabat","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dailymailindonesia.com\/index.php\/2025\/02\/16\/dpd-pbn-aceh-sukses-gelar-fgd-bertajuk-pemimpin-baru-haluan-baru-menuju-aceh-maju-dan-bermartabat\/","title":{"rendered":"DPD PBN Aceh Sukses Gelar FGD Bertajuk Pemimpin Baru Haluan Baru Menuju Aceh Maju Dan Bermartabat"},"content":{"rendered":"<p><strong>Banda Aceh<\/strong> &#8211; Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Patriot Bela Nusantara (PBN) Aceh menggelar Forum Discussion Group (FGD) bertajuk Pemimpin Baru Haluan Baru Menuju Aceh Maju Dan Bermartabat, Sabtu (15\/2\/2025) di Rodya Cafe, Kecamatan Kuta Alam.<\/p>\n<p>Acara dibuka oleh Ketua DPD PBN Aceh Drs. M. Isa Alima, kepada awak media, ia mengharapkan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) pemerintahan yang baru bisa berjalan dengan baik.<\/p>\n<p>\u201cSaya harap semua yang telah dan akan direncanakan bisa berjalan dengan baik,\u201d ujar Isa Alima.<br \/>\nDipimpin moderator Junaidi Surya, SE ia mengungkap bahwa PBN adalah lembaga pertama yang menggelar diskusi publik setelah Mualem-Dek Fadh dilantik 3 hari lalu. \u201cPBN lembaga pertama yang menggelar diskusi publik pasca dilantiknya pemimpin Aceh yang baru,\u201d ucap Junaidi.<\/p>\n<p>Hadir sebagai panelis Dr. Amri,SE, MS.i sebagai pakar ekonomi Universitas Syiah Kuala (USK), ia mengatakan wujud keistimewaan Aceh sebagian besar sudah ada namun kita harus bisa bersatu-padu agar bisa maju dan bermartabat.<\/p>\n<p>\u201cWujudnya Majelis Pendidikan Aceh (MPA), Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Majelis Adat Aceh (MAA), Wali Nanggroe dan Dana Otsus adalah bukti keistimewaan Aceh,\u201d ujar Dr. Amri.<\/p>\n<p>Namun menuju Aceh Maju dan bermartabat diperlukan kepempimpinan yang kuat hingga mampu menyatukan berbagai unsur menjadi kesatuan kebijaksaaan yang efektif.<\/p>\n<p>\u201cKalau mau manajemen kuat, maka pemimpinnya harus kuat,\u201d tambahnya lagi.<\/p>\n<p>Ia membeberkan populasi Aceh berdasarkan profesi, mulai dari petani, pedagang sampai pegawai negeri sipil (PNS). Namun sektor pertanian sebagai bidang yang paling besar tidak tergarap secara maksimal.<\/p>\n<p>\u201cPotensi pertanian Aceh belum digarap optimal, angka profesi petani terkecil\u201d ujar Dr. Amri.<br \/>\nPemerintahan Aceh yang baru saja dilantik diharapakan mampu menghadirkan solusi yang membuat orang Aceh bisa bermartabat, pemerintah yang baru perlu membangun kemandirian masyarakatnya dan agar pemerintah bisa memberikan peluang kepada setiap warganya agar tidak menganggur.<\/p>\n<p>\u201cOrang kalau tidak punya pekerjaan bagaimana bisa bermartabat,\u201d ucap Dr. Amri.<br \/>\nDan sebagai pelaku ekonomi negara paling bertanggung-jawab dalam menciptakan lapangan kerja yang memadai.<\/p>\n<p>\u201cCiptakan lapangan kerja, undang investor baik kecil maupun besar,\u201d tambahnya.<\/p>\n<p>Dr. Amri juga menyinggung kisruh di Mahkamah Konstitusi (MK) akhir-akhir ini (banyaknya gugatan dari kandidat kepala daerah kepada kandidat kepala daerah yang lain dengan dakwaan suap-menyuap pada masa kampanye) sangat berkorelasi dengan masalah kesejahteraan ekonomi masyarakat yang ada di perdesaan.<\/p>\n<p>\u201cKenapa pilkada kemarin orang kampung mau terima duit? Karena di kampung-kampung sekarang cari duit 50 ribu sehari aja sulit,\u201d ujar Dr. Amri.<\/p>\n<p>Pada kesempatan itu Dr. Amri juga mengingatkan agar pemerintahan Aceh yang baru tidak salah dalam merancang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).<\/p>\n<p>\u201cRPJM Aceh tidak boleh salah diawal, kalau salah diawal maka yang terjadi tidak akan terjadi perubahan atau Aceh akan jalan ditempat,\u201d lanjut Dr. Amri.<\/p>\n<p>Pada diskusi yang berlangsung di Rodya Cafe malam itu, PBN Aceh turut menghadirkan seorang pakar politik sebagai narasumber.<\/p>\n<p>Dr. TM. Jamil sebagai pakar politik USK ikut mengambil andil menjadi panelis kedua malam itu, \u201cMudah-mudahan momentum ini kita gunakan sebagai jalan silaturahmi,\u201d ucap TM. Jamil.<\/p>\n<p>Beliau menceritakan persahabatannya dengan ketua DPD PBN Aceh Isa Alima yang telah berlangsung lama dan tak bisa menolak saat di minta hadir.<\/p>\n<p>\u201cSaya diminta datang oleh Ketua PBN tiba-tiba,\u201d ucap TM. Jamil.<br \/>\nDalam kondisi terkini di Aceh pasti ada yang keliru dalam pengelolaan sumber kekayaannya.<\/p>\n<p>\u201cKita punya emas, tapi mau nikah aja sulit, kita punya minyak tapi masih harus ngantri di SPBU, dan kita punya banyak Sumber Daya tapi kita tak berdaya,\u201d ucap TM. Jamil.<\/p>\n<p>Pakar Ilmu Politik USK ini juga meminta dihadapan perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) USK dan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry yang hadir agar dapat memberikan warna dikehidupan.<\/p>\n<p>\u201cMahasiswa jangan sekedar diwarnai, tapi memberi warna,\u201d ucap TM. Jamil dihadapan mahasiswa.<\/p>\n<p>Dan TM. Jamil mengingatkan mulianya profesi akademisi dan bisa menjaga marwah itu dengan baik dengan berani mengatakan yang benar walau berujung tidak disukai.<\/p>\n<p>\u201cKita bicara akademis tapi prilakunya pengemis,\u201d ucap TM. Jamil.<\/p>\n<p>TM. Jamil juga mengingatkan para mahasiwa apabila ingin mengkritik pemerintah lakukanlah dengan cara yang santun dan turut menghadirkan solusi.<\/p>\n<p>\u201cProteslah pemerintah dengan cara yang terdidik,\u201d ucap TM. Jamil.<\/p>\n<p>Selain itu seyogyanya FGD malam itu turut menghadirkan ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tgk. H. Faisal Ali dan Prof. Dr. Husni Jalil, SH, M.Hum sebagai pakar hukum USK namun karena suatu halangan digantikan dengan Dewan Pembina PBN Dr. TM. Zulfikar sebagai panelis ketiga yang membidangi lingkungan hidup, \u201cSaya difungsikan sebagai panelis pengganti malam ini dan saya terlibat dalam teknokratik RPJM Aceh 2025-2030,\u201d ucap TM. Zulfikar.<\/p>\n<p>Menurutnya pemerintah yang memiliki segudang rencana pembangunan tidak akan bisa efektif kalau masyarakatnya tidak berperan aktif.<\/p>\n<p>\u201cPemerintah gak akan bisa berbuat apa-apa kalau masyarakatnya cuek,\u201d sebut TM. Zulfikar.<\/p>\n<p>Selain itu dalam memaparkan misi berkelanjutan dalam pemerintahan Mualem dan Dek Fadh pakar lingkungan hidup ini menilai perlu mengambil prinsip pembangunan berkelanjutan dari pakar ekonomi pembangunan Prof. Emil Salim.<\/p>\n<p>\u201cPembangunan berkelanjutan maksudnya adalah bagaimana kita bisa menjamin masyarakat yang datang kemudian bisa mewarisi dan menikmati apa yang kita nikmati hari ini, seperti air bersih\u201d ucap TM. Zulfikar menirukan perkataan pakar ekonomi Prof. Emil Salim.<\/p>\n<p>\u201cAntara Ekonomi, Sosial dan Ekologi harus seimbang,\u201d tutur TM. Zulfikar.<\/p>\n<p>Dan tantangan pemerintahan Aceh yang baru adalah bagaimana menertibkan aktifitas penambangan ilegal yang sangat merusak ekosistem.<\/p>\n<p>\u201cAkibat tambang ilegal yang menggarap sumber daya mineral secara membabi-buta telah menyebabkan kondisi sungai kita rusak,\u201d ucap TM. Zulfikar.<\/p>\n<p>\u201cKita berharap ada upaya dari pemerintahan baru ini untuk menyelesaikan masalah ini,\u201d ucap TM. Zulfikar.<\/p>\n<p>Selain itu beliau juga mengatakan kontribusi semangat dan pemikiran masih sangat diperlukan dalam membangun Aceh kedepan.<\/p>\n<p>\u201cAceh harus banyak orang-orang pintar untuk membantu pemerintahnya,\u201d ucap TM. Zulfikar.<\/p>\n<p>Heri Safrijal, SP, MP turut memberikan pertanyaan kepada panelis pada malam itu, \u201cAlangkah baiknya acara ini menghadirkan Tim Pemenangan Mualem-Dek Fadh, yaitu Abu Razak dan Tgk. Machyar agar diskusi lengkap dengan draft RPJM,\u201d ucap Heri Safrijal.<\/p>\n<p>\u201cBagaimana menurunkan angka kemiskinan secara digit, Bagaimana pula memelihara hubungan harmonis antara Gubernur dan Wakil Gubernur agar tidak rusak ditengah jalan?\u201d tanya Heri kepada semua panelis.<br \/>\nSelain itu Syarbaini seorang aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Pemuda Aceh (FPA) pun ikut memberikan pertanyaannya kepada panelis malam itu, \u201cMengapa masalah demi masalah di Aceh tidak pernah selesai? Dan bagaimana kita bisa menyelesaikan persoalan yang kita dihadapi ini? dari mana kita memulainya?\u201d tanya Syarbaini kepada para panelis.<\/p>\n<p>Pakar ekonomi USK Dr. Amri sebagai panelis pertama memberikan tanggapan atas pertanyaan Heri Safrijal menyangkut langkah konkret menurunkan angka kemiskinan di Aceh.<\/p>\n<p>Bahwa pelaku ekonomi harus memaksimalkan perannya.<br \/>\n\u201cPelaku ekonomi disebuah negara itu ada tiga, yang pertama adalah negara (penerimaan negara bukan pajak), yang kedua Swasta (oligopoli ekonomi), dan ketiga Koperasi (UMKM) sebagai ruh ekonomi Indonesia,\u201d ucap Dr. Amri.<\/p>\n<p>Ketiga-tiga pelaku ekonomi ini harus berfungsi dengan baik, yang paling krusial saat ini adalah pelaku ekonomi kedua yaitu swasta hanya menguasai 0,3% dari aktifitas ekonomi nasional.<\/p>\n<p>Makanya Presiden Prabowo sangat serius menumbuhkan hilirasasi dari investor swasta dengan membuat pabrik-pabrik agar banyak terseral lapangan kerja.<br \/>\nUntuk Aceh sendiri pun masih sama perlu langkah-langkah konkret agar berbagai sektor ekonomi bisa di hilirisasi.<\/p>\n<p>\u201cPerlu langkah-langkah strategis untuk memajukan Aceh,\u201d ucap Dr. Amri.<\/p>\n<p>Menurut Dr. Amri manajemen strategic pemerintahan harus memuat 9 unsur berikut agar negara bisa mencapai kemakmuran dan kesejahteraan.<\/p>\n<p>\u201cPertama adalah Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Policy, Program, Budgeting, Sistem atau prosedur (melanggar sistem adalah bentuk kecurangan salah satunya adalah tindakan korupsi) dan Kinerja,\u201d ucap Dr. Amri.<\/p>\n<p>Dalam memahami anggaran sebaiknya melihat komposisi struktur Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan Belanja Kota (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).<\/p>\n<p>\u201cLihat angka penerimaan, bukan pengeluaran,\u201d ucapnya.<br \/>\nMenurut Dr. Amri efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah tepat, karena pemangkasan anggaran ditujukan kepada bidang-bidang yang menjurus kepada pemborosan, seperti penganggaran pembelian Air Condicioner (AC) berulang-ulang untuk satu ruangan dalam satu tahun yang cenderung dapat menimbulkan peluang penyelewengan anggaran dan pembelian kertas dalam jumlah besar untuk print-out yang sekarang bisa diproses dalam bentuk digital.<\/p>\n<p>\u201cUntuk seluruh Indonesia tahun ini pemerintah berhasil menghemat sampai 360 Triliun Rupiah,\u201d ucap Dr. Amri.<\/p>\n<p>Namun efektifitas pemangkasan anggaran itu apa menjamin ke tujuan awal efisiensi yaitu membangun hilirisasi ekonomi seperti pabrik-pabrik yang akan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.<\/p>\n<p>Menanggapi pelabelan provinsi termiskin di Sumatera Dr. TM. Jamil menganggap itu sebuah pendiskreditan daerah Aceh.<\/p>\n<p>\u201cNegara tidak boleh melabeli Aceh dengan sebutan provinsi termiskin di Sumatera dengan tujuan melemahkan atau menzalimi,\u201d ucap TM. Jamil.<\/p>\n<p>Membangun pemikiran yamg konstruktif dan optimis perlu dilaksanakan agar mind-set masyarakat tidak di kerdilkan oleh ucapan-ucapan seperti itu.<\/p>\n<p>Kemudian menanggapi pertanyaan bagaimana pasangan Mualem dan Dek Fadh tidak akan pernah tercerai-berai Pakar Politik USK ini memberikan saran yang logis.<\/p>\n<p>\u201cAgar tidak bercerai kepada masing-masing tim sukses agar tidak saling menuntut kesejahteraan, telah lama saya amati inilah yang menyebabkan persatuan itu memudar,\u201d ujarnya.<\/p>\n<p>Bahwa dalam jalinan hubungan antara kedua pemimpin itu harus selalu diusahakan dengan sadar agar senantiasa sakinah dan harmonis.<\/p>\n<p>\u201cDan saya juga wanti-wanti Muallem dan Dek Fadh agar berhati-hati, supaya sejarah tidak akan mencatat kepempimpinan mereka dengan catatan kelam,\u201d ucap TM. Jamil.<\/p>\n<p>Selain itu TM. Jamil juga menyinggung kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) selama ini.<\/p>\n<p>\u201cApakah pernah DPRA Aceh mengundang anggota DPR-RI asal Aceh, berikut anggota DPD, Kapolda, Pangdam dan Kejaksaan untuk sama-sama melihat kondisi realita Aceh, dan merumuskan solusinya\u201d tanya TM. Jamil<br \/>\nMaka lanjut beliau \u2018political will\u2019 sudah selesai, sekarang \u2018political act\u2019<\/p>\n<p>\u201cSaatnya beraksi, bukan lagi political will,\u201d ujar TM. Jamil.<br \/>\nSementara itu TM. Zulfikar melihat peran desa dalam membangun kesejahteraan dan kini banyak menimbulkan masalah.<\/p>\n<p>\u201cDulu katanya mau membangun desa dari gampong,\u201d ujar TM. Zulfikar.<\/p>\n<p>Dan hal-hal menyangkut keberlanjutan pembangunan seperti pengolahan limbah harus jadi catatan tersendiri agar senantiasa dijaga dan diperhatikan.<\/p>\n<p>\u201cPengolahan air limbah kedepan harus benar-benar diperhatikan, dimulai dari Banda Aceh dan seterusnya,\u201d ucap TM. Zulfikar.<\/p>\n<p>FGD itu dihadiri oleh Dr. Nur Mahdi, SH, MH kandidat doktoral hukum dan berkecimpung di Kejaksaan dan Dr. Nur Rasyid mantan staf ahli Gubernur, Dihadiri pula oleh senat BEM USK dan UIN. Serta mencapai seratus orang ikut hadir dalam FGD yang berlangsung sukses tersebut.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Banda Aceh &#8211; Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Patriot Bela Nusantara (PBN) Aceh <a class=\"read-more\" href=\"https:\/\/dailymailindonesia.com\/index.php\/2025\/02\/16\/dpd-pbn-aceh-sukses-gelar-fgd-bertajuk-pemimpin-baru-haluan-baru-menuju-aceh-maju-dan-bermartabat\/\" title=\"DPD PBN Aceh Sukses Gelar FGD Bertajuk Pemimpin Baru Haluan Baru Menuju Aceh Maju Dan Bermartabat\" itemprop=\"url\"><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":24563,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"kia_subtitle":"","footnotes":""},"categories":[4506],"tags":[6733],"newstopic":[],"class_list":{"0":"post-24562","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-artikel","8":"tag-dpd-pbn-aceh-sukses-gelar-fgd-bertajuk-pemimpin-baru-haluan-baru-menuju-aceh-maju-dan-bermartabat"},"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dailymailindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/24562","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dailymailindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dailymailindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dailymailindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dailymailindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=24562"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/dailymailindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/24562\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":24564,"href":"https:\/\/dailymailindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/24562\/revisions\/24564"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dailymailindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/24563"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dailymailindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=24562"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dailymailindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=24562"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dailymailindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=24562"},{"taxonomy":"newstopic","embeddable":true,"href":"https:\/\/dailymailindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/newstopic?post=24562"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}