Karang Baru, Dailymail Indonesia<\/p>\n
Mantan Kepala Bidang (Kabid) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Aceh Tamiang dan dua orang rekanan jalani sidang perdana kasus dugaan tidak pidana korupsi, Selasa 12 Februari 2025.<\/p>\n
Dalam Dakwan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang diterima awak media, pada tahun 2023 Azhar selaku Direktur Cabang PT. Arhindo Artha Utama telah mengerjakan proyek pembangunan Jalan Sukajadi-Ingin jaya, di Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang.<\/p>\n
Proyek tersebut menggunakan Dana Otonomi Khusus (Otsus) TA 2023 dengan nilai kontrak Rp. 2.671.829.000.<\/p>\n
Berjalan nya waktu, pekerjaan proyek tersebut, belum selesai 100% dan tidak juga sesuai dengan RAB dalam kontrak.<\/p>\n
Akan tetapi Azhar selaku penyedia pekerjaan dan Amarullah, S.T, selaku konsultan pengawas telah mengajukan permintaan pembayaran 100 persen.<\/p>\n
Pengajuan tersebut pun disetujui oleh Sri Novita, S.T., M.M. (Manta Kabid Bina Marga PUPR Aceh Tamiang) yang juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran.<\/p>\n
Atas Perbuatan itu, diduga mereka mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp738.718.195,20.<\/p>\n
Jaksa pun menilai ketiga terdakwa tersebut melanggar, Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.<\/p>\n
Subsidair : Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"