\n
Jakarta<\/strong> – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan jadwal pelantikan kepala daerah tak sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) akan mundur dari jadwal semula.<\/p>\n Menurut Tito Karnavian\u00a0 pelantikan kepala daerah non sengketa digabung dengan kepala daerah hasil putusan sela atau dismissal di MK.<\/p>\n “Yang rencana 6 Februari karena disatukan dengan non sengketa dengan MK, dismissal, maka otomatis yang 6 Februari kita batalkan, kita secepat mungkin lakukan pelantikan yang lebih besar,” kata Tito di Kemendagri, yang dilansir News.detik.com Jakarta Pusat, Jumat (31\/1\/2025).<\/p>\n Namun, Tito belum bisa memastikan kapan tepatnya pelantikan akan digelar. Dia mengatakan pemerintah akan rapat dengan Komisi II DPR pada Senin (3\/2\/2025).<\/p>\n Tito mengatakan mundurnya jadwal itu lantaran adanya putusan dismissal yang dipercepat oleh MK.<\/p>\n Tito mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta agar pelantikan digelar secara efisien.<\/p>\n “Beliau berprinsip kalau jaraknya nggak jauh, untuk efisiensi sebaiknya satukan saja, yang non sengketa dan dismissal, untuk efisiensi,” ujarnya.<\/p>\n Sebagai informasi, awalnya pelantikan kepala daerah akan digelar 6 Februari 2025. Sementara itu, MK akan membacakan putusan dismissal pada 4-5 Februari 2025. Pembacaan putusan dismissal juga dipercepat dari jadwal sebelumnya, yakni 11-13 Februari 2025.<\/p>\n Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, sebelumnya juga bicara jadwal pelantikan kepala daerah yang semula ditetapkan pada 6 Februari 2025 berpotensi mundur.<\/p>\n Dasco menyebut DPR telah menerima kabar soal dismissal MK terkait sengketa pilkada.<\/p>\n “Ya, jadi kita mendapatkan kabar juga dari Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi akan memutuskan lebih cepat untuk sengketa-sengketa yang bisa dilanjut atau tidak dilanjut perkaranya. Bahwa keputusan pembacaan yang lebih tepat itu antara tanggal 5 atau 4 Februari,” kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (31\/1).<\/p>\n Dasco mengatakan ada baiknya memang menunggu keputusan dari MK. Ia menilai mundurnya jadwal pelantikan akan memperbanyak jumlah kepala daerah yang akan dilantik.<\/p>\n “Nah sehingga kami sama-sama berpikir, ada juga konsultasi dengan pihak pemerintah. Mungkin lebih baik kita kemudian menunggu hasil keputusan MK tersebut. Supaya kemudian bisa dilantik secara bersama-sama lebih banyak daripada rencana semula,” ujar Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini.<\/p>\n “Sehingga sedang dihitung oleh pemerintah dan KPU, kira-kira kalau diputus oleh MK tanggal 4 atau tanggal 5 Februari, itu kapan waktu pelantikannya. Tapi yang pasti juga di bulan Februari,” tambahnya. (**)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"