Ketua DPRA, Zulfadli yang diwakili H Kalili, menyampaikan hal ini saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS), Jumat (10\/5\/2024).<\/em><\/strong><\/p>\n Dailymailindonesia.com, SABANG<\/strong> \u2013 Untuk mengembangkan Kawasan Sabang dan meningkatkan ekonomi masyarakat baik dari sektor perdagangan maupun pariwisata tentunya harus juga melibatkan stakeholder terkait.<\/p>\n Khususnya Pemerintah Aceh maupun DPR baik dari sisi regulasi maupun kebijakan yang nantinya akan menjadi sebuah tolak ukur dalam pengembagan daerah kawasan itu sendiri.<\/p>\n Ketua DPRA, Zulfadli yang diwakili H Kalili, menyampaikan hal ini saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS), Jumat (10\/5\/2024).<\/p>\n Kunjungannya itu bersama Ketua Komisi III DPRA Bidang Keuangan, Kekayaan Aceh dan Investasi, Dr Ansari Muhammad beserta anggota.<\/p>\n Khalili mengatakan kunjungan kerja DPRA ke Kawasan Sabang ini merupakan salah satu bentuk dukungan untuk mendorong perkembangan serta pertumbuhan ekonomi masyarakat.<\/p>\n Turut hadir dalam rapat koordinasi ini unsur Inspektorat Aceh dan SKPA terkait lainnya.<\/p>\n Ketua Komisi III DPRA, Dr Ansari, dalam pertemuan ini menyampaikan hal senada.<\/p>\n Namun, ia berharap selain sektor pariwisata melalui kunjungan kapal pesiar, BPKS dapat lebih meningkatkan pengelolaan dan komersialisasi aset BPKS yang nantinya juga berdampak baik bagi masyarakat.<\/p>\n Selain itu, juga memberikan pendapatan bagi negara melalui Pendapatan Negara Bukan Pajak atau PNBP.<\/p>\n \u201cKami memberi dukungan penuh pada majamen baru BPKS. Kami berharap di bawah manajemen baru dapat melakukan perubahan dan mencapai kinerja yang baik.<\/p>\n Komposisi yang telah di tunjuk oleh Pj Gubernur Aceh sebagai manajemen BPKS yang baru ini kami nilai sangat tepat.\u201d ujar Ketua Komisi III DPRA.<\/p>\n Selain itu, Anggota DPRA juga mendorong BPKS untuk dapat menjalankan sektor perdagangan melalui Pelabuhan Bebas Sabang.<\/p>\n Hal ini sesuai Undang-undang Nomor 37 Tahun 2000 yang diperkuat dengan undang-undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 tahun 2006.<\/p>\n Seperti memasukan kembali gula dan barang-barang lainya ke kawasan Sabang hingga sektor perdangan dapat hidup kembali dan ekonomi masyarakat dapat berputar.<\/p>\n Dalam hal ini, DPRA akan membantu BPKS berkoordinasi dengan pemerintah pusat, kementerian maupun DPRI.<\/p>\n Tujuannya agar kawasan Sabang yang saat ini dikelola BPKS mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat, baik dari segi anggaran, investasi dan pengembangan.<\/p>\n Iskandar Zulkarnaen yang baru saja dilantik Pj Gubernur Aceh sebagai Kepala Kepala BPKS pada Rabu 8 Mei 2024, menyatakan komitmenya untuk menjalankan visi dan misi BPKS, melanjutkan kerjasama Investasi.<\/p>\n Kemudian menuntaskan regulasi terkait SOTK dan NSPK Perizinan serta membangun komunikasi dengan stakeholder terkait hingga semua pihak mendukung pengembangan Kawasan Sabang dan memaksimalkan realisasi penyerapan anggaran.<\/p>\n Pertemuan dengan Ketua DPRA dalam rapat kerja ini diharapkan mampu memberi sebuah solusi terbaik untuk pengembangan Kawasan Sabang pada masa yang akan datang,” kata Iskandar Zulkarnaen.<\/p>\n Turut hadir dalam kesempatan itu Kepala BPKS Iskandar Zulkarnaen, didampingi Wakil Kepala BPKS Abdulmanan, Deputi Umum Suprijal Yusuf, Deputi Komersial dan Investasi Jaliteng Pribadi.<\/p>\n Kemudian Deputi Pengawasan Ridha Amri beserta unsur BPKS lainya. (*)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"