{"id":10675,"date":"2024-06-22T18:10:21","date_gmt":"2024-06-22T11:10:21","guid":{"rendered":"https:\/\/dailymailindonesia.com\/?p=10675"},"modified":"2024-06-22T18:12:37","modified_gmt":"2024-06-22T11:12:37","slug":"iri-dan-dengki-sedang-menerpa-bisnis-pers-di-aceh-ketua-sps-angkat-bicara-dorong-pj-gubernur-terbitkan-aturan-kerja-sama-publikasi-media","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dailymailindonesia.com\/index.php\/2024\/06\/22\/iri-dan-dengki-sedang-menerpa-bisnis-pers-di-aceh-ketua-sps-angkat-bicara-dorong-pj-gubernur-terbitkan-aturan-kerja-sama-publikasi-media\/","title":{"rendered":"Iri dan Dengki sedang Menerpa Bisnis Pers Di Aceh, Ketua SPS Angkat Bicara: Dorong Pj Gubernur Terbitkan Aturan Kerja Sama Publikasi Media"},"content":{"rendered":"

Dailymailindonesia.com, BANDA ACEH –<\/strong> Serikat Perusahaan Pers (SPS) Provinsi Aceh menyarankan Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Bustami Hamzah, segera menerbitkan aturan tentang kerja sama publikasi media massa.<\/p>\n

Ketua SPS Aceh, Muktaruddin Usman menyebutkan regulasi tersebut nantinya akan mengatur bagaimana mekanisme kerja sama antara pemerintah dan media massa.<\/p>\n

\u201cSangat perlu. Pemerintah Aceh dan Pemkab\/Pemko se-Aceh wajib membuat regulasi terkait kerja sama publikasi dengan media massa,\u201d kata Muktaruddin, kepada wartawan, Jumat (21\/6).<\/p>\n

Ia mengaku prihatin dengan polemik publikasi pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota dewan yang belakangan ini menghiasi media massa terutama media online di Aceh.<\/p>\n

\u201cSeharusnya hal seperti itu tak terjadi. Kredibilitas bisnis pers tercoreng gara-gara ada pihak yang kecewa dengan kondisi bisnis pers saat ini,\u201d ucapnya.<\/p>\n

Menurut Muktar, selama ini perhatian Pemerintah Aceh hingga pemerintah kabupaten\/kota sudah baik. Sehingga, keberlangsungan media lokal di Aceh berjalan lancar.<\/p>\n

\u201cPemerintah Aceh dan kabupaten\/kota telah peduli terhadap pers melalui alokasi belanja iklan dan publikasi yang sangat memadai. Sekarang tergantung pelaku bisnis pers, apa mau terus-terusan gaduh dan saling cari salah atau bersama-sama memajukan industri pers di Aceh,\u201d ujarnya.<\/p>\n

Oleh karena itu, Muktar meminta pemerintah untuk segera membuat aturan main kerja sama publikasi media massa, sehingga semua pihak punya pedoman sebagai pegangan.<\/p>\n

Di sisi lain, ia juga mengimbau para pemilik dan pengelola (CEO) media untuk mengelola medianya dengan baik dan profesional. Ia juga meminta pemilik media memisahkan antara keredaksian dengan usaha pers. \u201cJangan campur aduk. Kalau campur aduk tak baik dan ujung-ujungnya berubah dari bisnis jadi berita,\u201d ungkapnya.<\/p>\n

Ia berharap, Pemerintah Aceh dapat melibatkan organisasi perusahaan media dalam penyusunan regulasi terkait kerja sama publikasi tersebut di Aceh. \u201cLibatkan konstituen dewan pers, jangan organisasi media yang dibikin sendiri, SK-kan sendiri, lantik sendiri,\u201d tandasnya.<\/p>\n

Disisi Lain Ketua Dpd PSI Aceh (Pers Siber Indonesia) Said\u00a0 Saiful berujar: Akhir-Akhir ini Dia Melihat Karena\u00a0 Kalah Bersaing Dengan Beberapa Media Dalam Memperebutkan Iklan Dan Pariwara, Ada Pengusaha Media Iri Dan Dengki Terhadap Media Yang Mendapat Kerjasama Dengan Beberapa Instansi, Maka Mereka Mencari Data ke Dinas- Dinas Menayakan media- media siapa saja yana mendapat kerja sama tersebut.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Dailymailindonesia.com, BANDA ACEH – Serikat Perusahaan Pers (SPS) Provinsi Aceh menyarankan Penjabat <\/a><\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":10677,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"kia_subtitle":"","footnotes":""},"categories":[2],"tags":[],"newstopic":[],"class_list":{"0":"post-10675","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-berita"},"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dailymailindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10675","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dailymailindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dailymailindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dailymailindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dailymailindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=10675"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/dailymailindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10675\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10680,"href":"https:\/\/dailymailindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10675\/revisions\/10680"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dailymailindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/10677"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dailymailindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=10675"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dailymailindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=10675"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dailymailindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=10675"},{"taxonomy":"newstopic","embeddable":true,"href":"https:\/\/dailymailindonesia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/newstopic?post=10675"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}