BANDA ACEH – Fenomena antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Aceh menjadi perhatian serius berbagai pihak. Kondisi yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir itu mendorong Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh bersama PT Pertamina Patra Niaga Regional Aceh memperkuat koordinasi guna mencari solusi yang tepat agar pasokan energi bagi masyarakat tetap terjaga.
Sebagai tindak lanjut dari berbagai keluhan masyarakat serta hasil dialog publik yang diselenggarakan Radio Republik Indonesia (RRI) Banda Aceh terkait antrean solar, Dinas ESDM Aceh menerima kunjungan kerja jajaran manajemen PT Pertamina Patra Niaga Regional Aceh. Pertemuan berlangsung di ruang kerja Kepala Bidang Minyak dan Gas Bumi Dinas ESDM Aceh, Kamis (4/6/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri Kepala Bidang Minyak dan Gas Bumi Dinas ESDM Aceh, Dr. Dian Budi Dharma, ST, MT, mewakili Kepala Dinas ESDM Aceh Asnawi, ST, MSM. Turut mendampingi Subkoordinator Seksi Pengembangan Usaha Minyak dan Gas Bumi, Zulfikar, ST, MSi. Dari pihak Pertamina Patra Niaga hadir Sales Area Manager Retail Aceh, Misbah Bukhori, serta Sales Branch Manager BBM Aceh, Ferdi Fajrian Adicandra.
Diskusi berlangsung secara intensif dengan fokus utama pada kondisi distribusi BBM di Aceh, khususnya solar yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami peningkatan konsumsi cukup signifikan. Selain membahas kondisi lapangan, kedua pihak juga mengevaluasi pola konsumsi masyarakat dan merumuskan langkah-langkah strategis untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi tetap berjalan lancar dan tepat sasaran.
Dalam pemaparannya, Sales Area Manager Retail Aceh PT Pertamina Patra Niaga, Misbah Bukhori, menjelaskan bahwa hingga semester pertama tahun 2026 konsumsi berbagai jenis BBM di Aceh masih berada dalam rentang yang direncanakan. Namun demikian, untuk BBM jenis solar tercatat mengalami lonjakan konsumsi yang melampaui proyeksi kuota sekitar 12 persen.
Menurut Misbah, kenaikan konsumsi tersebut menjadi salah satu penyebab munculnya antrean kendaraan di sejumlah SPBU di berbagai daerah. Tingginya permintaan masyarakat terhadap solar menyebabkan realisasi penyaluran melebihi perkiraan awal yang telah ditetapkan.
“Kondisi ini perlu dicermati bersama. Kita harus memahami faktor-faktor yang memengaruhi peningkatan konsumsi tersebut agar langkah penanganan yang diambil benar-benar efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.
Ia menambahkan, terdapat berbagai faktor yang dapat memengaruhi konsumsi BBM, mulai dari pertumbuhan aktivitas ekonomi, kebutuhan sektor transportasi dan industri, hingga perubahan pola penggunaan energi oleh masyarakat. Karena itu, dukungan pemerintah daerah serta seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan dalam menjaga kelancaran distribusi energi di Aceh.
“Kami berharap kolaborasi yang kuat antara Pertamina, Pemerintah Aceh, aparat penegak hukum, dan masyarakat dapat terus terjalin untuk menjaga ketersediaan serta kelancaran distribusi BBM bagi masyarakat,” kata Misbah.
Sementara itu, Kepala Bidang Migas Dinas ESDM Aceh, Dr. Dian Budi Dharma, menyampaikan bahwa persoalan distribusi dan ketersediaan BBM merupakan salah satu isu strategis yang menjadi perhatian Pemerintah Aceh. Energi, menurutnya, memiliki peran vital dalam mendukung mobilitas masyarakat, sektor usaha, hingga pertumbuhan ekonomi daerah.
Dian mengungkapkan bahwa selain meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap solar, terdapat faktor lain yang ikut memengaruhi kondisi distribusi BBM di Aceh tahun ini. Salah satunya adalah penurunan alokasi kuota BBM tahun 2026 dibandingkan tahun sebelumnya.
Ia menjelaskan bahwa penetapan kuota BBM tidak terlepas dari realisasi penyaluran pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2025, Aceh mengalami bencana hidrometeorologi berupa banjir yang melanda hampir seluruh wilayah. Dampaknya, aktivitas masyarakat dan sektor transportasi menurun sehingga konsumsi BBM pada periode tersebut tercatat lebih rendah dibandingkan kondisi normal.
“Realisasi penyaluran pada tahun sebelumnya menjadi salah satu dasar dalam penyusunan prognosa kebutuhan BBM tahun berikutnya. Karena konsumsi tahun 2025 relatif rendah akibat faktor bencana, maka alokasi kuota tahun 2026 juga mengalami penyesuaian,” jelas Dian.
Menurutnya, mekanisme tersebut merupakan bagian dari kebijakan nasional yang ditetapkan Kementerian ESDM bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Penetapan kuota dilakukan berdasarkan evaluasi realisasi penyaluran serta proyeksi kebutuhan masyarakat pada tahun berjalan.
Dinas ESDM Aceh, lanjut Dian, terus melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi terhadap sektor migas sesuai kewenangan yang dimiliki. Koordinasi dengan berbagai pihak juga terus diperkuat guna memastikan distribusi BBM berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran.
“Kami akan mengkaji seluruh masukan yang berkembang di masyarakat dan menyampaikannya kepada Pemerintah Aceh sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan langkah-langkah yang diperlukan, termasuk kemungkinan memperkuat koordinasi lintas sektor bersama unsur Forkopimda,” ujarnya.
Dian juga menilai pengalaman sejumlah daerah lain di Indonesia yang telah menerapkan sistem pengawasan terpadu terhadap distribusi BBM dapat menjadi referensi bagi Aceh. Model pengawasan tersebut melibatkan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, badan usaha, hingga masyarakat dalam mengawasi penyaluran BBM bersubsidi.
Menurutnya, partisipasi masyarakat menjadi elemen penting dalam menjaga distribusi energi agar tetap tepat sasaran. Masyarakat diharapkan aktif menyampaikan informasi apabila menemukan indikasi penyimpangan atau penyalahgunaan BBM bersubsidi.
“Keberhasilan pengawasan distribusi BBM tidak hanya bergantung pada pemerintah dan badan usaha. Peran aktif masyarakat juga sangat penting. Dengan kolaborasi yang baik dari semua pihak, kita berharap distribusi BBM dapat berjalan lebih adil, transparan, dan sesuai peruntukannya,” pungkas Dian.
Melalui pertemuan ini, Dinas ESDM Aceh dan Pertamina Patra Niaga Regional Aceh berharap dapat menemukan solusi yang efektif untuk mengurangi antrean solar yang terjadi di sejumlah wilayah. Langkah tersebut sekaligus menjadi upaya menjaga stabilitas pasokan energi di Aceh agar kebutuhan masyarakat dan dunia usaha tetap terpenuhi tanpa hambatan.
