Banda Aceh – Bank Indonesia melalui Kantor Perwakilan Provinsi Aceh resmi menggelar Kick Off Program Pendidikan Kebanksentralan (PPK) Tahun 2026 sebagai langkah strategis dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) unggul di Aceh. Kegiatan ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama enam perguruan tinggi ternama di Aceh, yakni Universitas Syiah Kuala, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Universitas Teuku Umar, Universitas Muhammadiyah Aceh, Universitas Abulyatama, dan Universitas Serambi Mekkah.
Acara yang berlangsung di Aula FMIPA Universitas Syiah Kuala ini juga dirangkaikan dengan kuliah umum kebanksentralan yang diikuti sekitar 250 dosen dan mahasiswa dari berbagai kampus mitra. Antusiasme peserta menunjukkan tingginya minat akademisi terhadap isu-isu ekonomi dan kebijakan moneter yang semakin relevan di tengah dinamika global.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Agus Chusaini, dalam keynote speech-nya menegaskan bahwa Program Pendidikan Kebanksentralan merupakan inisiatif strategis yang dirancang untuk mengintegrasikan tiga pilar utama, yakni pembelajaran, penelitian, dan pemberdayaan. Ketiga pilar ini selaras dengan prinsip Tri Dharma Perguruan Tinggi yang menjadi fondasi utama dalam pengembangan dunia akademik.
Menurutnya, program ini tidak hanya sekadar memperluas literasi kebanksentralan, tetapi juga menjadi sarana untuk membangun ekosistem kolaboratif antara kalangan akademisi dan praktisi. Dengan demikian, diharapkan dapat lahir berbagai rekomendasi kebijakan yang lebih efektif, berbasis riset, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
“Melalui program ini, kami ingin mendorong terciptanya sinergi yang kuat antara dunia pendidikan dan sektor kebijakan, sehingga mampu melahirkan SDM yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan ekonomi,” ujar Agus.
Ke depan, berbagai agenda strategis akan dijalankan dalam kerangka PPK, mulai dari kuliah umum, riset kolaboratif, penguatan kurikulum berbasis kebanksentralan, hingga program pemberdayaan mahasiswa. Seluruh rangkaian ini diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi daerah sekaligus mempersiapkan generasi muda Aceh menghadapi visi besar Indonesia Emas 2045.
Dalam paparannya, Agus juga mengungkapkan bahwa perekonomian Aceh pada tahun 2026 diproyeksikan mulai menunjukkan tren pemulihan. Hal ini didorong oleh percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana, serta implementasi berbagai program prioritas pemerintah.
Ia menekankan bahwa pemulihan ekonomi tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah, dunia usaha, dan akademisi. Perguruan tinggi, lanjutnya, memiliki peran strategis sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan sekaligus mitra dalam menghasilkan kebijakan berbasis riset yang akurat dan aplikatif.
Selain itu, Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dengan mengimplementasikan strategi 4K, yakni ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Upaya ini turut diperkuat melalui pengembangan klaster pangan berbasis end-to-end guna meningkatkan produktivitas dan menjaga stabilitas harga di daerah.
Fokus lain yang menjadi perhatian adalah percepatan pemulihan sektor unggulan seperti pertanian, perdagangan, transportasi, dan industri pengolahan yang dinilai memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh.
Melalui berbagai langkah tersebut, Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus hadir sebagai mitra strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi serta mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan di Aceh.
Masyarakat juga dapat mengakses informasi terkini terkait kebijakan dan program Bank Indonesia Aceh melalui kanal digital resmi, termasuk media sosial Instagram @bank_indonesia_aceh.(**)
