Bandung — Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, memberikan kuliah umum kepada 282 Perwira Siswa (Pasis) Pendidikan Reguler (Dikreg) LXVII Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) di Gedung Gatot Subroto, Bandung, Jawa Barat, Rabu (1/4). Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat pemahaman calon pemimpin militer dan aparat keamanan terhadap sistem penanggulangan bencana nasional yang semakin kompleks dan dinamis.
Para pasis yang terdiri dari unsur TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, Polri, hingga perwira dari negara sahabat tampak antusias mengikuti pemaparan materi. Hal ini mencerminkan tingginya kesadaran akan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana yang kian meningkat, terutama di negara rawan bencana seperti Indonesia.
Dalam arahannya, Suharyanto menegaskan bahwa BNPB terus melakukan penguatan sistem penanggulangan bencana secara menyeluruh dan terintegrasi. Upaya tersebut mencakup seluruh siklus kebencanaan, mulai dari mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Langkah ini dilakukan guna memastikan perlindungan maksimal bagi masyarakat sekaligus menjaga stabilitas dan ketahanan nasional.
Salah satu fokus utama BNPB saat ini adalah pengembangan sistem mitigasi berbasis teknologi. Melalui penerapan Multi Hazard Early Warning System (MHEWS), BNPB menghadirkan sistem peringatan dini yang terintegrasi dengan berbagai perangkat seperti sensor, sirine, serta dashboard pemantauan berbasis real-time. Teknologi ini memungkinkan deteksi dini terhadap potensi bencana, sehingga respons dapat dilakukan lebih cepat dan tepat.
Implementasi sistem tersebut telah dilakukan di sejumlah wilayah rawan, termasuk di Bekasi dan Banda Aceh. Sistem ini mampu memantau tinggi muka air, intensitas curah hujan, hingga kondisi lapangan secara terpadu. Informasi yang dihasilkan kemudian diteruskan melalui tahapan koordinasi lintas instansi hingga akhirnya sampai kepada masyarakat dalam bentuk peringatan dini sebelum proses evakuasi dilakukan.
Meski demikian, Suharyanto menekankan bahwa kecanggihan teknologi tidak akan optimal tanpa kesiapan masyarakat. Oleh karena itu, BNPB terus mendorong peningkatan literasi kebencanaan melalui edukasi dan simulasi evakuasi secara berkala. Menurutnya, masyarakat yang memahami risiko dan prosedur penyelamatan diri merupakan kunci utama dalam mengurangi dampak bencana.
Dalam situasi tanggap darurat, BNPB menunjukkan kapasitas respons yang masif dengan mengerahkan berbagai sumber daya, mulai dari personel, alat berat, kendaraan operasional, hingga dukungan udara berupa helikopter. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat distribusi logistik serta mendukung operasi kemanusiaan di wilayah terdampak.
Sebagai contoh, pada penanganan bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatra, BNPB mencatat jutaan jiwa terdampak dengan kerusakan infrastruktur yang cukup luas. Jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, dan layanan kesehatan mengalami kerusakan signifikan. Dalam kondisi tersebut, distribusi bantuan dilakukan secara terpusat dan terkoordinasi guna memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi.
Memasuki fase pascabencana, pemerintah melalui BNPB membentuk Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR). Satgas ini bertugas mempercepat pemulihan wilayah terdampak, termasuk pembangunan hunian sementara (huntara) yang telah mencapai puluhan ribu unit di berbagai daerah. Secara paralel, pembangunan hunian tetap (huntap) juga mulai dilaksanakan sebagai solusi jangka panjang bagi masyarakat terdampak.
Selain pembangunan fisik, BNPB juga menyalurkan Dana Tunggu Hunian (DTH) serta bantuan logistik untuk membantu masyarakat tetap dapat menjalankan aktivitas sehari-hari selama masa pemulihan berlangsung.
Keberhasilan penanggulangan bencana tidak lepas dari kolaborasi lintas sektor. BNPB terus memperkuat sinergi dengan TNI, Polri, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, hingga masyarakat. Kolaborasi ini mencakup seluruh tahapan penanganan bencana, mulai dari pencegahan hingga pemulihan.
Di tingkat global, BNPB juga aktif menjalin kerja sama internasional, baik sebagai penerima maupun pemberi bantuan kemanusiaan. Langkah ini menjadi bagian dari diplomasi kebencanaan Indonesia dalam memperkuat solidaritas global menghadapi bencana.
Dalam menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi, BNPB turut melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk mengendalikan curah hujan dan mengurangi potensi banjir maupun tanah longsor. Selain itu, pembangunan sumur bor dilakukan untuk mengatasi kekeringan, terutama saat musim kemarau panjang dan fenomena El Nino.
Upaya mitigasi lainnya meliputi penanaman pohon, pembangunan infrastruktur tahan bencana, serta pendekatan berbasis risiko sesuai karakteristik wilayah. BNPB menilai bahwa tantangan utama tidak hanya pada aspek teknis, tetapi juga pada kesiapan masyarakat dan koordinasi antar pemangku kepentingan.
Dari berbagai pengalaman penanganan bencana, BNPB menyimpulkan bahwa peningkatan literasi kebencanaan, penguatan sistem peringatan dini, serta keterlibatan aktif masyarakat merupakan faktor krusial dalam mengurangi risiko bencana.
Sebagai penutup, Suharyanto menegaskan komitmen BNPB untuk terus meningkatkan kapasitas nasional dalam menghadapi bencana melalui inovasi teknologi, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta peningkatan kesadaran masyarakat. Langkah ini diharapkan mampu menjaga keselamatan masyarakat, meminimalkan kerugian ekonomi, serta memperkokoh ketahanan nasional di tengah ancaman bencana yang terus berkembang.(**)
