Banda Aceh – Momentum Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah dimanfaatkan sebagai ajang mempererat silaturahmi dan memperkuat sinergi antarpemimpin daerah di Aceh. Hal tersebut terlihat dari kunjungan yang dilakukan Wali Kota Illiza Sa’aduddin Djamal kepada Malik Mahmud Al-Haythar pada Minggu, 22 Maret 2026.
Pertemuan yang berlangsung di Meuligoe Wali Nanggroe, Aceh, itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan, sejalan dengan semangat Idulfitri sebagai momen mempererat hubungan dan saling memaafkan. Kunjungan tersebut juga menjadi simbol penting dalam menjaga harmonisasi antara Pemerintah Kota Banda Aceh dengan lembaga Wali Nanggroe sebagai pemersatu masyarakat Aceh.
Dalam kapasitasnya sebagai Wali Kota Banda Aceh periode 2025–2030, Illiza menegaskan pentingnya membangun komunikasi yang intens dan kolaboratif dengan seluruh elemen kepemimpinan di Aceh. Silaturahmi ini tidak hanya sekadar tradisi tahunan, tetapi juga menjadi ruang strategis untuk memperkuat koordinasi dalam menjalankan roda pemerintahan serta menjaga stabilitas daerah.
Wali Nanggroe Malik Mahmud Al-Haythar dikenal sebagai figur sentral dalam menjaga nilai-nilai adat dan persatuan masyarakat Aceh. Dalam pertemuan tersebut, keduanya diyakini turut membahas berbagai hal strategis terkait pembangunan daerah, penguatan nilai budaya, serta upaya menjaga kedamaian dan kesejahteraan masyarakat Aceh ke depan.
Tidak hanya bersilaturahmi dengan Wali Nanggroe, Illiza juga memanfaatkan momentum Lebaran untuk mengunjungi sejumlah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh. Di antaranya jajaran kepolisian dan TNI, termasuk Kapolda Aceh dan Pangdam Iskandar Muda. Langkah ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Banda Aceh dalam membangun sinergi lintas sektor demi menciptakan keamanan, ketertiban, dan pelayanan publik yang optimal.
Rangkaian silaturahmi ini sekaligus mencerminkan semangat kebersamaan dan persatuan yang menjadi ciri khas masyarakat Aceh, khususnya dalam perayaan Idulfitri. Kehadiran para pemimpin daerah dalam momen seperti ini diharapkan mampu mempererat hubungan emosional sekaligus memperkuat kolaborasi demi kemajuan daerah.
Dengan terjalinnya komunikasi yang baik antara pemerintah daerah, lembaga adat, serta unsur Forkopimda, diharapkan pembangunan di Aceh dapat berjalan lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan, serta tetap berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal yang telah lama dijaga oleh masyarakat.(**)
