BANDA ACEH, 27 februari 2026 — Pemerintah Aceh resmi melantik Diwarsyah sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA). Pelantikan ini menjadi tonggak penting bagi arah baru tata kelola keuangan daerah Aceh yang menuntut transparansi, efektivitas belanja, dan hasil pembangunan yang menyentuh langsung masyarakat.
Pemerhati Kebijakan Publik Aceh sekaligus mantan Anggota DPRK Pidie, Isa Alima, menyampaikan ucapan selamat atas amanah baru yang diemban Diwarsyah. Menurut Isa Alima, jabatan Kepala BPKA adalah posisi kunci yang menuntut tidak hanya kecakapan teknis, tetapi juga integritas moral yang tinggi.
“Keuangan daerah adalah jantung pembangunan Aceh. Jika jantung ini bekerja sehat dan jujur, maka darah pembangunan akan mengalir ke seluruh pelosok gampong. Sebaliknya, pengelolaan yang lemah menjadikan kemajuan hanya sebatas wacana dan masyarakat menjadi pihak yang dirugikan,” ujar Isa Alima.
Isa Alima menekankan tantangan besar yang dihadapi pengelolaan keuangan Aceh: keterbatasan fiskal, kebutuhan layanan publik yang meningkat, serta kebutuhan pemerataan pembangunan antar wilayah. Ia berharap di bawah kepemimpinan Diwarsyah, paradigma pengelolaan anggaran berubah dari hanya sekedar penyerapan anggaran menjadi kualitas belanja yang berorientasi pada hasil nyata.
“Setiap rupiah anggaran harus mampu menjawab persoalan konkrit masyarakat, mulai dari pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, hingga penguatan ekonomi lokal. Anggaran tidak boleh berhenti di meja birokrasi, harus hidup dan dirasakan di masyarakat,” tegasnya.
Keterbukaan dan akuntabilitas juga menjadi fokus utama. Sistem pengelolaan keuangan yang terbuka dan berbasis data akan membatasi peluang pemborosan dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Isa Alima juga mendorong sinergi antar perangkat daerah agar perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program berjalan serasi, menjaga visi pembangunan Aceh agar tidak terfragmentasi.
Pelantikan Diwarsyah diharapkan menjadi momentum penting konsolidasi dan pembenahan pengelolaan keuangan Aceh sehingga mampu menggerakkan pembangunan daerah dengan penuh integritas dan profesionalisme.
