BANDA ACEH — Dinamika birokrasi di Aceh belakangan ini kembali memantik sorotan publik. Riuh rendah pernyataan, silang pendapat antarpejabat, hingga isu saling mempertahankan posisi jabatan mengemuka di ruang-ruang diskusi masyarakat. Situasi ini dinilai berpotensi menimbulkan kegaduhan yang tidak produktif di tengah harapan rakyat terhadap stabilitas pemerintahan.
Pemerhati Sosial dan Kebijakan Publik Aceh, Drs. M. Isa Alima, angkat bicara dengan nada tegas namun penuh keprihatinan. Ia menilai, perdebatan yang berkembang seharusnya diletakkan dalam koridor etika birokrasi dan semangat membangun, bukan mempertontonkan ego sektoral.
“Hentikan kegaduhan murahan yang berpotensi mencederai perdamaian. Aceh sudah terlalu mahal membayar harga konflik. Jangan lagi luka lama dibuka oleh ambisi dan kepentingan sempit,” ujar Isa Alima dalam keterangannya, Rabu (18/2).
Menurutnya, birokrasi bukanlah panggung adu kekuatan, melainkan instrumen pelayanan publik. Ketika energi aparatur habis untuk mempertahankan status atau posisi, maka yang menjadi korban adalah rakyat. Padahal, tantangan pembangunan Aceh saat ini jauh lebih besar: penguatan ekonomi, pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan, hingga menjaga harmoni sosial.
Isa Alima mengingatkan bahwa perdamaian di Aceh bukan sekadar narasi sejarah, tetapi fondasi masa depan. Stabilitas politik dan birokrasi menjadi syarat utama agar investasi, program sosial, dan kebijakan publik dapat berjalan optimal.
“Jangan sampai perbedaan tafsir aturan atau kepentingan jabatan berkembang menjadi konflik terbuka yang memecah belah. Rakyat butuh solusi, bukan tontonan,” tegasnya.
Ia juga mengajak seluruh elemen pemerintahan untuk kembali pada prinsip profesionalisme dan tanggung jawab moral. Jabatan, menurutnya, adalah amanah, bukan hak milik yang harus dipertahankan dengan segala cara.
Dalam pandangannya, kematangan demokrasi diuji bukan saat semua sepakat, tetapi ketika berbeda pendapat namun tetap menjaga adab dan tujuan bersama. Ia berharap para pemangku kebijakan di Aceh mampu menunjukkan kedewasaan politik demi kemaslahatan masyarakat.
“Jika ada persoalan internal, selesaikan secara elegan dan sesuai mekanisme. Jangan membangun opini yang justru memperkeruh suasana. Kita ingin Aceh maju, bukan mundur oleh kegaduhan,” tutupnya.
Di tengah situasi yang berkembang, masyarakat menaruh harapan besar agar para pemimpin dan birokrat di Aceh dapat menahan diri, meredam ego, serta memprioritaskan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Sebab pada akhirnya, yang paling diinginkan rakyat adalah pemerintahan yang tenang, bekerja nyata, dan menghadirkan kesejahteraan.
