Bireuen — Pascabanjir bandang yang melanda tiga provinsi—Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan dengan dampak terparah di Aceh—penanganan bencana kini memasuki fase krusial pemulihan darurat.
Merespons krisis tersebut, kolaborasi lintas sektor antara Pemerintah Aceh dan sejumlah organisasi filantropi nasional resmi digulirkan. Penasihat Khusus Gubernur Aceh Bidang Investasi dan Hubungan Luar Negeri, Teuku Emi Syamsyumi atau Abu Salam, hadir mewakili Gubernur Aceh dalam prosesi serah terima bantuan logistik darurat di Desa Blang Kuruk, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen, Minggu (15/2/2026).
Bantuan tersebut merupakan hasil konsorsium dan program tanggung jawab sosial (CSR) dari tiga NGO nasional, yakni Salam Setara, Kitabisa, dan Miss Glam MFoundation.
Dalam keterangannya, Abu Salam menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah dan NGO merupakan investasi sosial penting di tengah lesunya aktivitas ekonomi masyarakat terdampak bencana.
“Kehadiran bantuan ini bukan sekadar aksi karitatif, tetapi langkah strategis untuk menekan risiko lanjutan serta memulihkan stabilitas sosial-ekonomi masyarakat. Pemerintah Aceh mengapresiasi percepatan distribusi logistik yang langsung menyasar warga terdampak,” ujarnya usai penandatanganan berita acara serah terima.
Operasi distribusi bantuan dikomandoi oleh Akmal Rusli. Ia menjelaskan, penyaluran logistik telah dipetakan berdasarkan data assessment kebencanaan dan difokuskan ke 22 desa di Kabupaten Bireuen yang masuk kategori zona merah.
“Distribusi dirancang secara terukur dan tepat sasaran. Bantuan tidak hanya berupa bahan pokok, tetapi juga mencakup kebutuhan sanitasi dan dukungan infrastruktur kesehatan darurat,” jelas Akmal.
Adapun bantuan yang disalurkan meliputi ribuan paket sembako, Family Kit (perlengkapan kebutuhan dasar keluarga), puluhan unit tenda pengungsian standar komersial, serta mesin air Reverse Osmosis (RO).
Pengadaan instalasi air RO menjadi langkah strategis untuk mengatasi krisis air bersih dan mencegah penyakit berbasis air (waterborne diseases) yang rentan muncul pascabanjir, sekaligus menekan potensi beban anggaran kesehatan daerah.
Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, prosesi serah terima turut melibatkan para keuchik (kepala desa) dari 22 gampong terdampak. Pelibatan aparatur desa ini bertujuan memastikan bantuan tersalurkan langsung kepada keluarga penyintas tanpa distorsi dalam rantai distribusi.
“Para keuchik adalah garda terdepan dalam pendataan warga terdampak. Serah terima langsung ini menjadi bentuk kendali mutu agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan,” tambah Akmal.
Banjir bandang awal 2026 ini tercatat menimbulkan kerugian material miliaran rupiah di sektor pertanian, infrastruktur, serta properti warga. Dengan dukungan NGO nasional, Pemerintah Aceh berharap fase tanggap darurat dapat segera bertransisi menuju pemulihan dan rekonstruksi wilayah yang lebih berkelanjutan.(**)
