Banda Aceh – Pemerintah Aceh kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel melalui pelaksanaan entry meeting bersama tim pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Aceh.
Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Sekda Aceh, Banda Aceh, Jumat (13/2/2026). Entry meeting dihadiri Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh, Drs. Muhammad Diwarsyah, M.Si., yang didampingi sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) terkait, serta tim dari BPK RI Perwakilan Aceh.
Pertemuan ini merupakan tahapan awal dalam rangka pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Aceh. Dalam kesempatan itu, Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh menyampaikan bahwa Pemerintah Aceh siap mendukung sepenuhnya proses pemeriksaan yang dilakukan BPK, termasuk menyediakan data dan dokumen yang dibutuhkan secara lengkap dan tepat waktu.
Menurutnya, pemeriksaan BPK bukan semata-mata sebagai bentuk pengawasan, melainkan juga sebagai upaya perbaikan berkelanjutan terhadap sistem pengelolaan keuangan daerah. Ia menegaskan bahwa seluruh SKPA diminta untuk kooperatif, responsif, dan proaktif selama proses pemeriksaan berlangsung.
“Kami berharap proses pemeriksaan ini berjalan lancar dan menjadi momentum evaluasi untuk semakin memperkuat tata kelola keuangan yang efektif, efisien, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya.
Sementara itu, tim BPK RI Perwakilan Aceh dalam arahannya menjelaskan ruang lingkup dan mekanisme pemeriksaan yang akan dilakukan, termasuk jadwal kerja serta kebutuhan dokumen pendukung. Entry meeting ini menjadi forum koordinasi awal guna memastikan seluruh pihak memahami tahapan pemeriksaan dan dapat bekerja sama secara optimal.
Kehadiran para kepala SKPA menunjukkan keseriusan Pemerintah Aceh dalam mendukung terciptanya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Sinergi antara pemerintah daerah dan BPK diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas serta mempertahankan opini terbaik atas laporan keuangan Pemerintah Aceh.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Aceh menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan integritas, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam setiap pelaksanaan program dan pengelolaan anggaran demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada pelayanan publik.(**)
