PIDIE — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (LHP DTT) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Aceh terkait pengelolaan sektor pendidikan, Sabtu, 31 Januari 2026.
Langkah tersebut mendapat apresiasi dari Drs. Isa Alima, pemerhati sosial dan kebijakan publik Aceh, yang menilai penerimaan laporan ini sebagai bentuk nyata komitmen Pemkab Pidie dalam mewujudkan transparansi dan tata kelola pendidikan yang akuntabel.
Penyerahan LHP DTT berlangsung di Aula BPK RI Perwakilan Aceh, dihadiri langsung oleh Bupati Pidie H. Sarjani Abdullah, S.H., M.H., Ketua DPRK Pidie, serta jajaran pemerintah daerah.
Dokumen hasil pemeriksaan diserahkan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Aceh sebagai bagian dari pemeriksaan tematik nasional di sektor pendidikan.
Bupati Sarjani dalam kesempatan itu menegaskan bahwa Pemkab Pidie akan menjadikan hasil pemeriksaan ini sebagai pijakan untuk memperbaiki sistem pengelolaan anggaran pendidikan.
“Transparansi dan akuntabilitas merupakan kewajiban moral dan konstitusional dalam pengelolaan anggaran pendidikan, agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Isa Alima: Momentum Ujian Kejujuran dan Peluang Perbaikan
Isa Alima, yang juga menjabat sebagai Ketua Patriot Bela Nusantara (PBN) Aceh, menyampaikan dukungannya terhadap langkah Pemkab Pidie menerima LHP DTT tersebut.
“Saya mengapresiasi komitmen Bapak Bupati Sarjani dan jajaran Pemkab Pidie. Ini merupakan langkah penting untuk memastikan anggaran pendidikan dikelola secara transparan dan akuntabel, sehingga memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujar Isa Alima.
Ia menilai, hasil pemeriksaan BPK RI harus dijadikan momentum evaluasi dan perbaikan nyata.
Menurutnya, laporan tersebut merupakan ujian kejujuran sekaligus peluang untuk memperbaiki kekurangan dalam tata kelola pendidikan, melalui langkah-langkah konkret dan terukur.
“Saya berharap Pemkab Pidie segera menindaklanjuti rekomendasi BPK RI dan terus meningkatkan kualitas tata kelola pendidikan di daerah ini. Dengan begitu, kita dapat mewujudkan pendidikan yang lebih baik bagi generasi penerus bangsa,” pungkasnya.
Sementara itu, BPK RI Perwakilan Aceh menjelaskan bahwa LHP DTT ini bertujuan memberikan penilaian mendalam terhadap pengelolaan anggaran dan program pendidikan, termasuk efektivitas pelaksanaan serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.(**)
