Jakarta – Pemerintah memastikan kesiapan anggaran sebesar Rp 335 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung penuh pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sepanjang tahun 2026. Program nasional ini ditargetkan menjangkau sekitar 82 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia dan diyakini tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pendanaan Program MBG sepenuhnya bersumber dari APBN, sehingga keberlanjutan dan stabilitas pelaksanaannya dinilai terjamin. Dengan dukungan anggaran yang besar dan terencana, pemerintah optimistis program ini dapat berjalan secara aman, berkelanjutan, dan terukur.
“Jaminannya itu APBN. Tahun ini pemerintah menyiapkan anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis sebesar Rp 335 triliun, jadi aman,” ujar Airlangga saat menyampaikan sambutan dalam kegiatan Road to Jakarta Food Security Summit (JFSS) bertema Ketahanan Pangan untuk Menjaga Kedaulatan Bangsa di Jakarta, Selasa (13/1/2026).
Menurut Airlangga, Program MBG dirancang tidak hanya sebagai intervensi sosial untuk memperbaiki status gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang memiliki efek pengganda (multiplier effect) cukup besar. Salah satu kekuatan utama program ini terletak pada model operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Ia menjelaskan, skema bisnis SPPG menerapkan sistem pembayaran di awal sebelum proses produksi makanan dilakukan. Model ini dinilai sangat menguntungkan dari sisi arus kas dan keberlangsungan usaha.
“Model bisnis SPPG ini luar biasa. Karena dibayar di awal, baru memproduksi, sehingga arus kasnya bagus,” kata Airlangga.
Dengan sistem tersebut, pengelola SPPG memiliki kepastian pendanaan, perputaran modal menjadi lebih cepat, serta risiko usaha dapat ditekan. Kondisi ini mendorong tumbuhnya investasi lokal dan membuka peluang replikasi unit-unit dapur SPPG baru di berbagai daerah. Berdasarkan pemantauan pemerintah, sejumlah pengelola bahkan telah merencanakan pembangunan unit kedua dan seterusnya.
Airlangga mencontohkan, di beberapa daerah seperti Lamongan, Jawa Timur, pelaksanaan Program MBG telah mendorong partisipasi aktif masyarakat. Warga setempat bergotong royong membangun dan mengelola usaha SPPG, sehingga tercipta ekosistem ekonomi lokal berbasis komunitas yang kuat.
Dari total anggaran Rp 335 triliun, pemerintah memperkirakan hampir Rp 80 triliun per kuartal akan mengalir langsung ke tingkat akar rumput. Aliran dana sebesar ini dinilai jauh lebih besar dibandingkan stimulus pemerintah pada kuartal pertama tahun sebelumnya yang tercatat sekitar Rp 37 triliun secara nasional.
“Kalau program ini meluncur ke grassroot sebesar Rp 80 triliun per kuartal, tentu akan mempunyai efek yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi,” jelas Airlangga.
Penyaluran dana langsung ke masyarakat tersebut diproyeksikan mampu mendorong peningkatan konsumsi, memperkuat sektor produksi pangan, serta menciptakan lapangan kerja baru dalam skala besar. Pemerintah memperkirakan Program MBG dapat menyerap hingga tiga juta tenaga kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung, mulai dari sektor pertanian, distribusi bahan pangan, hingga pengolahan dan penyajian makanan.
Airlangga menambahkan, dengan asumsi setiap satu persen pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan sekitar 400 ribu lapangan kerja, maka kontribusi Program MBG terhadap perekonomian nasional sangat signifikan. Bahkan, program ini diperkirakan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga mencapai 7 persen.
“Kalaupun realisasinya hanya setengah dari potensi tersebut, Program Makan Bergizi Gratis tetap bisa menambah sekitar tiga persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2026,” ujarnya.
Dengan dukungan anggaran yang kuat, model pelaksanaan yang matang, serta dampak sosial dan ekonomi yang luas, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan menjadi salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sekaligus mengungkit pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.(**)
