ACEH – Pemerintah Aceh menegaskan komitmen kuatnya untuk menjadikan sektor pendidikan sebagai prioritas utama dalam agenda pemulihan pascabencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah. Berbagai langkah strategis terus dilakukan agar aktivitas belajar mengajar dapat kembali berjalan normal, aman, dan nyaman bagi peserta didik, khususnya di daerah yang terdampak cukup parah.
Sebagai wujud nyata dari komitmen tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murthalamuddin, turun langsung ke lapangan meninjau progres rehabilitasi sarana pendidikan, khususnya mobiler siswa, di Kabupaten Aceh Tamiang. Kunjungan yang dilakukan pada Senin, 12 Januari 2026 itu menyasar sejumlah sekolah, di antaranya SMK Negeri Karang Baru dan SMA Negeri 1 Manyak Payed.
Dalam peninjauan tersebut, Murthalamuddin memastikan bahwa proses perbaikan mobiler yang rusak akibat bencana terus dikebut. Hingga kini, sekitar 1.000 unit kursi dan meja siswa telah berhasil direhabilitasi dan siap digunakan kembali oleh para pelajar. Menurutnya, ketersediaan sarana belajar yang layak menjadi faktor penting dalam memulihkan semangat dan kenyamanan siswa saat kembali ke sekolah.
“Rehabilitasi mobiler ini merupakan bagian dari upaya percepatan pemulihan pendidikan pascabencana. Kami ingin memastikan anak-anak Aceh dapat kembali belajar dengan aman, nyaman, dan penuh semangat,” ujar Murthalamuddin di sela-sela kunjungannya.
Ia menjelaskan, proses rehabilitasi dilakukan dengan prinsip efisiensi dan keberlanjutan. Mobiler yang masih memungkinkan untuk diperbaiki dimanfaatkan kembali, sehingga anggaran dapat digunakan secara lebih optimal. Langkah ini juga menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Aceh dalam pengelolaan aset pendidikan yang bertanggung jawab.
“Barang yang masih layak kita perbaiki dan gunakan kembali. Selain menghemat anggaran, ini juga mengajarkan nilai tanggung jawab dan keberlanjutan dalam pengelolaan sarana pendidikan,” tambahnya.
Upaya pemulihan pendidikan di tingkat daerah tersebut turut mendapat dukungan dari pemerintah pusat. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memberikan fleksibilitas penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi satuan pendidikan di Aceh yang terdampak bencana hidrometeorologi sepanjang tahun 2025.
Kebijakan ini tertuang dalam surat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah bernomor 0028/C1/PR.04.01/2026 tertanggal 2 Januari 2026. Surat tersebut diterbitkan sebagai respons atas permohonan Dinas Pendidikan Aceh terkait kebutuhan penggunaan Dana BOS secara lebih adaptif dalam situasi pemulihan pascabencana.
Dalam surat itu dijelaskan bahwa bencana banjir dan tanah longsor telah menyebabkan kerusakan cukup signifikan pada gedung serta aset sekolah di berbagai wilayah Aceh. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan khusus agar layanan pendidikan tidak terhenti dan sekolah dapat segera berfungsi kembali.
Melalui kebijakan ini, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menyesuaikan batas maksimal penggunaan Dana BOS Tahun 2026 pada komponen pemeliharaan sarana dan prasarana, khususnya bagi satuan pendidikan yang mengalami kerusakan sedang hingga berat. Meski demikian, penggunaan dana tersebut tetap harus mengedepankan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
Pemerintah Aceh menyambut positif kebijakan tersebut dan memastikan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap penggunaan dana didukung dengan laporan kerusakan yang direviu oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), serta disertai pernyataan tidak adanya tumpang tindih pendanaan dengan sumber lain.
Sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan fasilitas pendidikan sekaligus mengembalikan semangat belajar peserta didik yang sempat terganggu akibat bencana.
“Pendidikan harus menjadi sektor yang paling cepat bangkit. Sekolah adalah ruang harapan bagi masa depan anak-anak Aceh, dan itulah yang terus kami jaga dan perjuangkan,” pungkas Murthalamuddin.
Jika ingin, saya juga bisa menyesuaikan gaya penulisan agar lebih humanis, naratif, atau bernuansa kebijakan resmi sesuai karakter media yang dituju.(**)
