Jakarta – Bencana banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera meninggalkan dampak serius bagi permukiman warga. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian, mengungkapkan bahwa sebanyak 17 gampong (desa) di Aceh dilaporkan lenyap akibat terjangan bencana tersebut.
Hal itu disampaikan Tito Karnavian dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis (8/1/2026). Ia menjelaskan, berdasarkan laporan awal yang diterima pemerintah pusat, terdapat sekitar 25 desa di Pulau Sumatera yang dinyatakan hilang akibat banjir bandang dan longsor. Namun, angka tersebut masih bersifat sementara dan akan kembali diverifikasi secara menyeluruh di lapangan.
“Awalnya data yang kami terima menyebutkan ada 22 desa yang lenyap. Namun, setelah dilakukan koordinasi, Gubernur Sumatera Barat menyampaikan bahwa tidak ada desa yang hilang di wilayahnya,” ujar Tito.
Sementara itu, dari Provinsi Aceh justru terjadi penambahan jumlah desa terdampak. Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, melaporkan bahwa hasil pendataan terbaru menunjukkan jumlah gampong yang lenyap di Aceh meningkat dari 13 menjadi 17 gampong. Penambahan ini terjadi setelah dilakukan peninjauan dan pemutakhiran data di wilayah-wilayah terdampak bencana.
“Jadi per hari ini, total ada sekitar 25 desa yang dilaporkan hilang. Namun seluruh data tersebut akan kami lakukan cross check kembali agar benar-benar akurat,” kata Tito menegaskan.
Meski demikian, pemerintah pusat memastikan bahwa proses verifikasi data tidak akan menghambat langkah-langkah pemulihan. Tito menegaskan, pemerintah berkomitmen penuh untuk memulihkan kehidupan masyarakat di wilayah terdampak bencana, mulai dari pemulihan hunian, akses infrastruktur, hingga aktivitas sosial dan ekonomi warga.
Dalam upaya penanganan jangka panjang, pemerintah telah menyiapkan kebijakan relokasi warga dari desa-desa yang dinyatakan tidak lagi layak huni ke lokasi yang lebih aman. Namun, Tito menekankan bahwa relokasi tersebut tidak bersifat memaksa.
“Pemerintah memberikan opsi. Jika masyarakat tidak ingin direlokasi ke lokasi yang kami siapkan, mereka juga diperbolehkan memilih lokasi lain yang mereka anggap aman. Negara tetap akan hadir memberikan dukungan,” jelasnya.
Selain penanganan permukiman warga, percepatan pemulihan infrastruktur juga menjadi prioritas utama pemerintah. Berdasarkan laporan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), sebagian besar ruas jalan nasional di wilayah terdampak bencana kini telah kembali tersambung.
“Saat ini hanya tersisa satu ruas jalan nasional yang belum terhubung, yaitu jalur Blangkejeren–Kutacane. Sementara ruas lainnya di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara sudah bisa dilalui,” ungkap Tito.
Ketersambungan akses jalan tersebut dinilai sangat krusial untuk memperlancar mobilitas masyarakat serta mempercepat distribusi logistik dan bantuan kemanusiaan ke daerah-daerah terdampak bencana.
Dengan berbagai langkah yang telah dan terus dilakukan, pemerintah berharap proses pemulihan pascabencana di Pulau Sumatera dapat berjalan optimal dan kehidupan masyarakat dapat kembali pulih secara bertahap.(**)
