ACEH – Kehadiran Satuan Tugas (Satgas) DPR RI dalam penanganan bencana di Aceh dinilai memberikan dampak yang sangat positif dan signifikan. Sejak dibentuk, Satgas DPR RI hadir sebagai bentuk respon cepat dan nyata lembaga legislatif terhadap bencana besar yang melanda wilayah Sumatera, khususnya Aceh.
Hal tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, yang menegaskan bahwa langkah DPR RI membentuk Satgas khusus penanganan bencana telah membawa perubahan besar dalam percepatan kebijakan, koordinasi lintas lembaga, serta penyelesaian berbagai kendala di lapangan.
Menurut Muhammad MTA, dampak konkret dari kehadiran Satgas DPR RI dapat langsung terlihat pada rapat koordinasi (Rakor) perdana yang digelar di Aceh dan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Prof. Sufmi Dasco Ahmad, bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur Aceh, serta para Bupati dari kabupaten terdampak bencana, pada Selasa, 30 Desember 2025 lalu.
“Rakor perdana tersebut menjadi momentum penting. Berbagai kebijakan strategis dan arah penanganan bencana yang selama ini membutuhkan waktu panjang, dapat diputuskan dengan cepat, terukur, dan langsung menyentuh kebutuhan di lapangan,” ujar Muhammad MTA.
Ia menjelaskan, sejumlah kendala teknis dan administratif yang sebelumnya menghambat penanganan bencana, termasuk persoalan kebijakan anggaran, koordinasi lintas kementerian, hingga pelaksanaan di daerah, bahkan dapat diselesaikan langsung dalam forum Rakor tersebut.
“Atas langkah dan perhatian DPR RI ini, Gubernur Aceh selaku Kepala Pemerintahan Aceh tentu menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam dan menyambut sangat positif kehadiran Satgas DPR RI sebagai bentuk keseriusan negara dalam menangani dan memulihkan Aceh dari dampak bencana,” tambahnya.
Lebih lanjut, Muhammad MTA menilai bahwa kehadiran Satgas DPR RI menjadi bukti nyata bahwa supervisi penanganan bencana di Aceh dilakukan secara paripurna. Tidak hanya melibatkan Pemerintah Pusat melalui seluruh kementerian dan lembaga terkait, tetapi juga diperkuat dengan fungsi pengawasan langsung DPR RI melalui Satgas yang secara aktif berkantor di Aceh.
Bahkan, berdasarkan informasi yang diterima Pemerintah Aceh, Satgas DPR RI juga akan berkantor langsung di salah satu kabupaten terdampak terparah, yakni Kabupaten Aceh Tamiang. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan bencana tidak hanya bersifat administratif dari pusat, melainkan benar-benar diawasi dan dikawal langsung di lapangan.
“Ini menegaskan bahwa penanganan bencana di Aceh telah menjadi prioritas nasional sejak bencana terjadi. Negara hadir secara utuh, dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan,” tegas Muhammad MTA.
Saat ini, lanjutnya, berbagai langkah pemulihan dan penanganan terpadu terus dilakukan secara berkelanjutan oleh Pemerintah bersama DPR RI dan seluruh pemangku kepentingan. Fokus utama tidak hanya pada penanganan darurat, tetapi juga pada pemulihan sosial, ekonomi, dan infrastruktur demi mewujudkan Aceh yang lebih baik dan bangkit dari keterpurukan akibat bencana.
“Pemerintah berkomitmen penuh untuk memastikan masyarakat Aceh dapat bangkit, pulih, dan kembali menata kehidupan dengan lebih baik,” tutup Muhammad MTA.(**)
