BANDA ACEH — Pemerintah Aceh menegaskan bahwa pengerahan ribuan relawan Aparatur Sipil Negara (ASN), PPPK, dan Non-ASN ke wilayah terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Aceh Tamiang tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA).
Penegasan tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Pos Komando (Posko) Penanganan Banjir dan Longsor Aceh, Murthalamuddin, di Banda Aceh, Jumat. Ia menyatakan bahwa kehadiran para relawan murni merupakan bentuk kepedulian dan aksi kemanusiaan Pemerintah Aceh terhadap masyarakat yang terdampak bencana.
“Setiap personel ASN, PPPK, dan Non-ASN yang diberangkatkan sebagai relawan ke Aceh Tamiang tidak menggunakan biaya perjalanan dinas yang bersumber dari APBA,” tegas Murthalamuddin.
Menurutnya, keterlibatan ribuan pegawai Pemerintah Aceh di daerah terdampak bencana merupakan bagian dari gerakan bakti sosial terpadu. Para relawan ditugaskan membantu percepatan pemulihan pascabencana, khususnya dengan membersihkan fasilitas publik yang terdampak lumpur dan material banjir.
“Fokus utama relawan adalah membersihkan fasilitas umum seperti tempat ibadah. Selanjutnya, mereka juga akan diberangkatkan kembali untuk membersihkan sekolah-sekolah agar aktivitas pendidikan dapat segera berjalan normal,” jelasnya.
Murthalamuddin menambahkan, untuk memastikan tidak adanya penggunaan anggaran perjalanan dinas, Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh telah mengeluarkan arahan tegas kepada seluruh pejabat struktural, pejabat fungsional, serta seluruh ASN, PPPK, dan Non-ASN yang terlibat dalam misi kemanusiaan tersebut.
Arahan tersebut menegaskan bahwa seluruh kegiatan relawan merupakan bagian dari bakti sosial dan solidaritas kemanusiaan, bukan kegiatan kedinasan yang dibiayai oleh APBA.
“Imbauan ini sudah sangat jelas. Personel yang digerakkan ke lapangan hari ini adalah relawan kemanusiaan yang secara sukarela membantu membersihkan sarana publik di wilayah terdampak bencana,” ungkapnya.
Sebagai bagian dari upaya berkelanjutan penanganan pascabencana, Pemerintah Aceh kembali mengerahkan sebanyak 4.000 relawan ASN pada tahap kedua. Ribuan relawan tersebut difokuskan untuk melakukan bakti sosial di sekolah-sekolah yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor, agar proses belajar mengajar dapat segera kembali normal.
Sebelumnya, pada 29–30 Desember 2025, Pemerintah Aceh juga telah menurunkan 3.000 relawan ASN tahap pertama yang bertugas membersihkan berbagai fasilitas umum, seperti kantor pelayanan publik, rumah ibadah, dan infrastruktur dasar lainnya.
Langkah ini menjadi bentuk nyata kehadiran Pemerintah Aceh dalam membantu masyarakat di tengah bencana, sekaligus mempercepat proses pemulihan lingkungan dan aktivitas sosial warga di Aceh Tamiang.
Pemerintah Aceh berharap, melalui kolaborasi dan semangat gotong royong seluruh elemen, dampak bencana banjir bandang dan longsor dapat segera diatasi, serta kehidupan masyarakat dapat kembali berjalan normal dalam waktu yang lebih singkat.(**)
