Bireuen – Masyarakat Desa Teupin Mane, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, Aceh, angkat bicara menanggapi tudingan keras terkait dugaan sabotase atau pencurian baut pada jembatan tipe Bailey yang dibangun oleh tim Yon Zipur Kodam Iskandar Muda. Warga dengan tegas membantah tuduhan tersebut dan menilai isu yang berkembang telah menimbulkan kesalahpahaman serta stigma negatif terhadap masyarakat setempat.
Jembatan Bailey di Desa Teupin Mane merupakan salah satu infrastruktur vital pascabencana yang berfungsi menghubungkan akses utama warga dan jalur distribusi logistik. Sejak dibangun, jembatan ini dijaga selama 24 jam oleh aparat dan masyarakat secara bergiliran, mengingat perannya yang sangat krusial bagi aktivitas ekonomi dan mobilitas warga.
Warga setempat menjelaskan bahwa lepasnya sejumlah baut pada struktur jembatan bukan disebabkan oleh tindakan sabotase atau pencurian, melainkan diduga kuat akibat getaran berulang saat jembatan dilintasi kendaraan bertonase berat. Dalam beberapa hari terakhir, jembatan tersebut memang kerap dilewati truk bermuatan besar yang melintas tanpa pembatasan beban maksimal.
“Tidak benar kalau ada warga yang mencabut atau mencuri baut. Jembatan ini kami jaga bersama, siang dan malam. Justru kami khawatir karena banyak kendaraan berat yang melintas, sehingga getaran bisa menyebabkan baut mengendur,” ujar salah seorang tokoh masyarakat Desa Teupin Mane.
Isu ini mencuat ke publik setelah Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyampaikan pernyataan yang menyebut adanya tindakan tidak bertanggung jawab berupa pembongkaran baut pada beberapa jembatan Bailey. Pernyataan tersebut bahkan disertai ungkapan keras, di mana KSAD menyebut pelaku sebagai “biadab”.
“Dua hari yang lalu, mungkin ada ditayangkan foto-fotonya, dibongkar baut-bautnya. Kami juga tidak menyangka ada orang sebiadab ini, terus terang saja,” kata Maruli dalam pernyataannya yang kemudian menuai beragam reaksi dari masyarakat Aceh.
Menanggapi polemik tersebut, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Aceh, Sudirman, turun langsung menyoroti persoalan ini. Ia menyampaikan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran yang diterimanya, tidak ditemukan bukti kuat yang mengarah pada adanya sabotase atau perusakan jembatan secara sengaja.
“Dari hasil komunikasi dan informasi di lapangan, tidak ada bukti yang menunjukkan adanya tindakan sabotase atau pencurian baut. Ini perlu diluruskan agar tidak terjadi kesalahpahaman dan tidak merugikan masyarakat setempat,” tegas Sudirman.
Sudirman juga mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam menyampaikan pernyataan kepada publik, terlebih terkait isu sensitif yang menyangkut masyarakat di daerah. Menurutnya, narasi yang tidak berbasis fakta berpotensi memperkeruh suasana dan mengikis kepercayaan publik.
Di sisi lain, warga berharap pemerintah dan pihak terkait lebih fokus pada evaluasi teknis jembatan, termasuk pengawasan beban kendaraan yang melintas. Mereka menilai pemasangan rambu pembatasan tonase serta pemeriksaan rutin baut dan struktur jembatan jauh lebih dibutuhkan ketimbang saling menyalahkan.
Polemik ini pun memunculkan sindiran di tengah masyarakat dengan istilah “Indonesia Darurat Baut Nasional”, sebagai bentuk kritik terhadap lemahnya pengawasan teknis infrastruktur dan kecenderungan menyederhanakan persoalan menjadi isu sabotase.
Masyarakat Desa Teupin Mane menegaskan komitmennya untuk menjaga fasilitas umum yang ada, karena jembatan tersebut bukan hanya aset negara, tetapi juga urat nadi kehidupan warga sehari-hari. Mereka berharap klarifikasi ini dapat meluruskan informasi yang berkembang dan mengakhiri polemik yang dinilai tidak perlu.(**)
