BIREUEN – Puluhan massa yang tergabung dalam Pergerakan Pemuda dan Mahasiswa menggelar aksi damai di depan Kantor Bupati Bireuen, Senin (22/12/2025). Aksi ini digelar sebagai bentuk keprihatinan mendalam atas kondisi darurat yang dialami masyarakat Aceh akibat bencana banjir dan longsor yang meluas di berbagai daerah.
Dalam aksi tersebut, massa mendesak Pemerintah Republik Indonesia agar segera menetapkan Aceh sebagai Bencana Nasional, mengingat besarnya skala kerusakan, tingginya jumlah korban terdampak, serta keterbatasan kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan penanganan secara maksimal.
Koordinator aksi, M. Hafadh, dalam orasinya menegaskan bahwa bencana yang melanda Aceh telah melumpuhkan berbagai sektor kehidupan masyarakat, mulai dari permukiman, mata pencaharian, hingga akses terhadap layanan dasar.
“Kami melihat langsung bagaimana masyarakat kehilangan tempat tinggal, sumber penghidupan, serta akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Penetapan status Bencana Nasional sangat penting agar penanganan dapat dilakukan secara cepat, terpadu, dan berkelanjutan,” tegas Hafadh.
Selain mendesak penetapan status Bencana Nasional, massa aksi juga menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat terkait persoalan lingkungan yang dinilai menjadi salah satu penyebab utama bencana berulang di Aceh.
Adapun tuntutan yang disampaikan, antara lain:
Mencabut izin perusahaan yang terbukti merusak lingkungan.
Melakukan audit lingkungan secara menyeluruh terhadap perusahaan tambang dan perkebunan di wilayah rawan banjir.
Melaksanakan rehabilitasi hutan dan daerah aliran sungai (DAS) secara nyata dan berkelanjutan, bukan sekadar wacana.
Menegakkan hukum tanpa pandang bulu terhadap pelaku kejahatan lingkungan.
Melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaan, pengawasan, dan perlindungan lingkungan.
Massa juga menyoroti data sementara yang menunjukkan jumlah rumah rusak dan korban terdampak bencana saat ini dinilai sangat besar, bahkan disebut melebihi dampak sejumlah bencana besar sebelumnya. Namun, proses pemulihan dinilai masih berjalan lambat akibat keterbatasan anggaran dan sumber daya di tingkat daerah.
Melalui aksi damai ini, peserta kembali menegaskan tiga tuntutan utama, yakni:
Menetapkan Aceh sebagai Bencana Nasional sesuai peraturan perundang-undangan.
Meningkatkan keterlibatan pemerintah pusat dalam penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
Menjamin pemulihan hak-hak dasar masyarakat terdampak, termasuk perumahan, kesehatan, pendidikan, dan mata pencaharian.
Aksi berlangsung tertib dan damai dengan pengawalan aparat keamanan. Para peserta menegaskan komitmen mereka untuk terus mengawal isu kemanusiaan ini hingga pemerintah mengambil langkah konkret.
“Ini bukan kepentingan politik. Ini murni panggilan kemanusiaan. Aceh membutuhkan perhatian serius dari negara,” ujar Mauliadi, salah satu perangkat desa yang turut hadir dalam aksi tersebut.(**)
