ACEH – Wacana pemberian bantuan sosial (bansos) sebesar Rp10 ribu per hari untuk setiap penyintas banjir menuai kritik keras dari berbagai kalangan. Kebijakan yang disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf itu dinilai jauh dari kata layak dan tidak mencerminkan kehadiran negara di tengah penderitaan rakyat terdampak bencana, khususnya di Aceh yang baru saja dilanda banjir besar.
Koordinator Kaukus Peduli Aceh (KPA), Muhammad Hasbar Kuba, menegaskan bahwa nominal tersebut sama sekali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar korban banjir. Di tengah melonjaknya harga kebutuhan pokok, biaya hidup, serta kondisi darurat yang dialami para penyintas, angka Rp10 ribu per hari dinilai tidak manusiawi.
“Dengan harga kebutuhan pokok saat ini, bantuan Rp10 ribu per hari jelas tidak cukup untuk bertahan hidup. Ini bukan sekadar soal angka, tapi soal empati dan tanggung jawab negara,” ujar Hasbar, Kamis (18/12/2025).
Hasbar menekankan bahwa dalam situasi bencana besar, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar warganya. Terlebih lagi, menurutnya, bencana banjir yang melanda Aceh tidak bisa dilepaskan dari persoalan tata kelola lingkungan yang buruk dan lemahnya pengawasan negara.
“Ketika bencana terjadi akibat kegagalan menjaga lingkungan, maka negara tidak boleh setengah-setengah dalam membantu rakyatnya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Hasbar juga menyoroti pernyataan Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB asal Aceh, Ruslan M Daud, yang meminta agar pelaksanaan tanggap darurat serta rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tidak meminggirkan pengusaha lokal. Pernyataan tersebut dinilai tidak sensitif terhadap kondisi korban yang masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar.
Menurut Hasbar, pembahasan soal proyek pascabencana seharusnya tidak menjadi prioritas ketika ribuan warga masih membutuhkan bantuan mendesak.
“Seharusnya yang dipastikan terlebih dahulu adalah hak-hak korban banjir: makanan, air bersih, tempat tinggal yang layak, dan layanan kesehatan. Bukan berbicara soal proyek dan keuntungan,” ujarnya.
Ia menegaskan, saat ini para penyintas banjir besar di Aceh membutuhkan bantuan nyata berupa sembako, air bersih, tenda yang layak huni, serta kebutuhan khusus bagi balita, lansia, dan kelompok rentan. Namun hingga kini, Hasbar menilai suara dan keberpihakan wakil rakyat asal Aceh di tingkat nasional masih minim terdengar.
“Yang paling penting saat ini adalah keselamatan dan pemulihan korban. Negara dan wakil rakyat seharusnya berdiri di barisan terdepan membela rakyat, bukan sibuk dengan urusan proyek,” pungkas Hasbar.(**)
