BANDA ACEH – Pemerintah Aceh mengambil langkah strategis dalam mempercepat penanganan pascabencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Tanah Rencong. Untuk memastikan proses pemulihan berjalan lebih terarah dan berkelanjutan, Pemerintah Aceh secara resmi telah menyurati dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF).
Langkah ini ditempuh sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Aceh dalam menghadapi kompleksitas dampak bencana yang tidak hanya menyisakan kerusakan fisik, tetapi juga persoalan sosial, ekonomi, hingga perlindungan kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak-anak.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menyampaikan bahwa permintaan keterlibatan lembaga internasional tersebut didasarkan pada rekam jejak dan pengalaman panjang UNDP dan UNICEF dalam penanganan bencana berskala besar, termasuk peran mereka saat Aceh dilanda tsunami dahsyat pada 2004 silam.
“Secara khusus, Pemerintah Aceh secara resmi telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman penanganan bencana besar, termasuk tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF,” ujar Muhammad MTA, Minggu (14/12).
Menurutnya, keterlibatan lembaga PBB tersebut diharapkan mampu memperkuat upaya pemulihan pascabencana, mulai dari rehabilitasi infrastruktur, pemulihan ekonomi masyarakat, hingga pendampingan sosial dan psikososial bagi korban terdampak.
UNDP dinilai memiliki keunggulan dalam aspek pemulihan berbasis pembangunan berkelanjutan, termasuk penguatan tata kelola, rehabilitasi fasilitas publik, serta pemulihan mata pencaharian masyarakat. Sementara itu, UNICEF diharapkan berperan penting dalam memastikan perlindungan hak-hak anak, akses pendidikan darurat, layanan kesehatan, serta penyediaan air bersih dan sanitasi di wilayah terdampak.
Muhammad MTA menegaskan, bencana banjir dan longsor yang terjadi kali ini menuntut pendekatan penanganan yang lebih komprehensif. Tidak hanya berfokus pada masa tanggap darurat, tetapi juga pada fase rehabilitasi dan rekonstruksi jangka menengah hingga panjang.
“Pengalaman Aceh pascatsunami telah membuktikan bahwa kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan komunitas internasional sangat penting untuk membangun kembali daerah yang terdampak bencana secara lebih kuat dan berkelanjutan,” ujarnya.
Pemerintah Aceh juga memastikan bahwa keterlibatan lembaga internasional nantinya akan tetap berada dalam koridor koordinasi dengan pemerintah pusat serta lembaga terkait di daerah, agar setiap program dan bantuan yang masuk tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
Sejumlah wilayah di Aceh sebelumnya dilaporkan mengalami dampak serius akibat banjir dan tanah longsor, mulai dari kerusakan rumah warga, fasilitas umum, hingga terputusnya akses transportasi. Ribuan warga masih membutuhkan dukungan logistik, layanan kesehatan, serta pemulihan kehidupan sosial ekonomi.
Dengan langkah menggandeng UNDP dan UNICEF, Pemerintah Aceh berharap proses pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih cepat, terukur, dan berorientasi pada ketahanan daerah terhadap bencana di masa mendatang.(**)
