Banjir Menghantam, Bantuan Ditahan: Di Mana Negara Saat Aceh Tenggelam?”

Opini65 Dilihat
  • Penulis : Fadhli Djailani Penyintas Banjir di kabupaten Bireuen

BANDA ACEH – Rakyat Aceh tidak butuh janji, akan tetapi rakyat butuh diselamatkan. Ada sesuatu yang sangat janggal bahkan menyakitkan dalam cara Negara Republik Indonesia memperlakukan Aceh.

Tidak dibutuhkan pakar politik untuk membaca situasi ini, dan tidak dibutuhkan filsuf untuk menafsirkan penderitaan rakyat. Semua orang bisa melihat dengan mata telanjang, hari ini Aceh sedang berteriak minta pertolongan.

Ketika korporasi tambang datang membawa investasi, izin dibuka lebar-lebar. Para pekerja asing dari China, Vietnam, dan negara lain keluar–masuk tanpa hambatan, seolah Aceh hanya sebuah ladang emas tanpa manusia di atasnya, dan lihatlah Bandara Morowali bagaimana bebasnya bandara tanpa kehadiran negara.

Namun ketika banjir menghantam Aceh, nyawa melayang, rumah hilang, keluarga mengungsi dan rakyat menunggu pertolongan, justru pintu kemanusiaan dipagari rapat oleh negara.

Organisasi kemanusiaan luar negeri dipersulit, bantuan internasional ditolak. Dan jawaban resmi pemerintah hanya satu kalimat dingin:

“Indonesia masih sanggup menangani sendiri.”

Kalimat itu mungkin terdengar megah dalam konferensi pers, tetapi di lapangan nyawa manusia tidak bisa menunggu kebanggaan politik.

Orang bisa mati kelaparan, kedinginan, kelelahan bukan karena bencana alam, tapi karena keterlambatan keputusan.

Yang paling menyakitkan adalah kontrasnya:

• Untuk tambang proses cepat, tanpa birokrasi rumit dengan karpet merah regulasi.

• Sedangkan untuk bantuan kemanusiaan tertutup rapat koordinasi panjang, birokrasi berlapis, dan pembenaran teknokratis.

Ini bukan sekadar inkonsistensi, ini pengkhianatan terhadap prioritas kemanusiaan.

Aceh tidak meminta istana, tidak meminta proyek mercusuar, Aceh hanya meminta keselamatan.

Tetapi yang datang hari ini malah lip service, kunjungan simbolis serta foto drone dari udara. Sementara rakyat di pos pengungsian tidur tanpa makanan dan tanpa masa depan yang jelas.

Lalu apa arti pernyataan “masih sanggup menangani sendiri” jika bantuan pemerintah datang seperti siput?

Apakah rasa malu menerima bantuan asing lebih penting daripada nyawa rakyat?

Negara yang gagah dalam pidato, tapi lamban dalam aksi, bukan sedang menjaga martabat, tetapi sedang menukar nyawa dengan pencitraan.

Sejarah selalu jujur:

Banjir mungkin bencana, tetapi bencana terbesar adalah ketika sebuah bangsa membiarkan rakyatnya menderita karena gengsi kekuasaan.

Jika negara bisa membiarkan pekerja asing masuk demi tambang, maka negara mampu dan berkewajiban membiarkan bantuan kemanusiaan masuk demi menyelamatkan rakyat.

Aceh tidak membutuhkan tepukan pundak.

Aceh tidak membutuhkan slogan “tangguh”.

Aceh membutuhkan keputusan yang menyelamatkan, bukan kalimat yang menenangkan kamera televisi.

Sebab pada akhirnya, bukan siapa yang berbicara paling tinggi yang dihitung sejarah, akan tetapi siapa yang berdiri paling dekat dengan rakyat ketika mereka berada di titik paling rendah.

Inilah saatnya Gubernur Aceh berdiri tegas bukan untuk menantang negara, tetapi untuk menyelamatkan rakyatnya yang sedang tenggelam.

Aceh tidak membutuhkan pidato, kamera, atau rapat darurat yang hanya menghasilkan notulen dan janji. Yang dibutuhkan sekarang adalah tindakan pemimpin yang turun ke medan, bukan tersembunyi di balik protokol.

Gubernur adalah Panglima masyarakat Aceh, dan pasukannya rakyat Aceh sedang berjuang sendirian di medan bencana. Mereka tidak butuh slogan persatuan nasional, mereka butuh evakuasi, logistik, alat berat, dan akses kemanusiaan dalam hitungan hari, bukan mingguan.

Aceh sudah terlalu sering dijanjikan, terlalu sering disuruh sabar dan terlalu sering dianggap kuat sampai seakan-akan tidak boleh minta tolong.

Tapi hari ini rakyat menunggu satu hal:

Apakah Gubernur akan memilih kenyamanan jabatan atau keberanian kepemimpinan?

Sampaikan langsung ke Presiden Prabowo buka gerbang bantuan Internasional. Kedepankan keselamatan rakyat di atas urusan politik.

Memang sudah seharusnya pemimpin sejati tidak menunggu izin untuk menyelamatkan nyawa rakyatnya. Dalam sejarah Aceh, pahlawan dihormati bukan karena jabatan, tetapi karena keberanian saat bangsanya terluka.

Sekaranglah momen bagi Aceh, mulai dari tokoh adat sampai ibu-ibu yang bertahan di pengungsian sedang menatap satu orang, satu keputusan.

Apakah Gubernur Aceh akan menjadi penyelamat atau hanya penonton dalam bencana dengan mengikuti permainan pemerintah pusat.(**)

#PrayForAceh #Tambang #Kamanusiaan #Banjir #Bandang

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *