Banda Aceh – Gelombang kemarahan masyarakat Aceh membanjiri media sosial setelah potongan video anggota DPR RI dari Partai Demokrat, Benny Kabur Harman, beredar luas. Dalam video tersebut, Benny melontarkan kalimat yang dianggap merendahkan sejarah panjang konflik Aceh dan proses perdamaian yang dijaga dengan darah dan air mata.
“Sedikit-sedikit Helsinki, 20 tahun ini bikin apa?” ujar Benny dalam video singkat itu—kalimat yang langsung memicu reaksi keras publik Aceh.
Ucapan yang Membuka Luka Lama
Di Aceh, kata “Helsinki” bukan sekadar istilah politik. Ia adalah simbol lahirnya perdamaian setelah puluhan tahun tragedi kemanusiaan. MoU Helsinki menjadi fondasi baru yang menyelamatkan generasi Aceh dari siklus kekerasan.
Karena itu, ketika seorang tokoh nasional meremehkan makna MoU tersebut, banyak warga Aceh merasa seolah penderitaan masa lalu dianggap enteng.
“Dia pikir Aceh baru 20 tahun berkonflik? Sejak zaman Sultan Aceh sudah berperang ratusan tahun. Dengan Republik pun Aceh berperang hampir 40 tahun,” tulis seorang warganet yang kemudian viral.
Bagi publik Aceh, pernyataan Benny bukan sekadar keliru, tetapi terasa menistakan memori kolektif sebuah bangsa yang pernah hidup di bawah ketakutan.
Aceh Tak Lupa Sejarah Panjangnya
Aceh pernah menjadi salah satu wilayah operasi militer paling keras di Indonesia. Ribuan nyawa melayang, trauma mengakar dalam kehidupan masyarakat, dan generasi Aceh tumbuh di tengah konflik bersenjata.
Lalu datang tsunami 2004, bencana terbesar dalam sejarah Indonesia. Lebih dari 160 ribu jiwa hilang dalam sekejap. Dari reruntuhan tragedi itulah Aceh memilih jalan damai.
Kini, kalimat seperti “80 tahun Indonesia merdeka, yang datang ke Aceh cuma peluru” kembali berseliweran di media sosial, mencerminkan betapa rapuhnya kepercayaan publik ketika simbol perdamaian direndahkan.
Mengapa Publik Begitu Tersinggung?Karena Benny bukan figur biasa. Ia adalah: Anggota DPR RI sejak 2004, Mantan Wakil Ketua Komisi III dan Tokoh senior Partai Demokrat—partai yang justru menjadi arsitek perdamaian Aceh di bawah Presiden SBY.
Ketika seorang tokoh Demokrat meremehkan MoU Helsinki, publik menilai itu sebagai penghinaan simbolik terhadap proses damai yang dibangun dengan susah payah.
BRA: Itu Bukan Kritik, Tapi Pernyataan Menyakiti
Kepala Badan Reintegrasi Aceh (BRA), Jamaluddin SH, M.Kn, yang juga dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, menilai ucapan Benny tidak tepat disebut “kritik”. Baginya, pernyataan itu justru menunjukkan ketidakpahaman terhadap sejarah dan landasan yuridis MoU Helsinki.
Ia menegaskan bahwa perdamaian Aceh bukan sekadar dokumen politik, tetapi penyelamat generasi. Karena itu, setiap tokoh publik semestinya berhati-hati saat berbicara tentangnya.(**)
