BANDA ACEH – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, menyampaikan kabar menggembirakan bagi masyarakat Aceh terkait penambahan anggaran pembangunan untuk tahun 2026. Dalam pidatonya di Rapat Paripurna DPR Aceh Tahun 2025, Jumat (14/11/2025), Mualem memastikan bahwa Aceh akan mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp8 triliun dari pemerintah pusat.
Rapat Paripurna tersebut digelar dalam rangka penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama terhadap KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026, yang berlangsung di Ruang Serbaguna DPRA. Di hadapan para anggota dewan, Mualem menyampaikan bahwa kepastian tambahan anggaran tersebut disampaikan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto dalam pertemuan mereka di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Kamis malam (13/11/2025).
“Beuklam Pak Prabowo geutamah peng untuk Aceh 2026 sebanyak Rp8 triliun. Na puas? (Semalam Pak Prabowo menambah anggaran untuk Aceh tahun 2026 sebesar Rp8 triliun. Sudah puas?),” ujar Mualem dengan gaya khasnya yang disambut antusias para anggota dewan.
Selain menambah anggaran pembangunan, Presiden Prabowo juga dikabarkan menyetujui pemberian dana hibah sebesar Rp2 triliun untuk mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Menurut Mualem, dana tersebut merupakan komitmen pemerintah pusat dalam mendukung keberlanjutan perdamaian dan pemberdayaan ekonomi eks kombatan di Aceh.
“Dan silapeh teuk, na geu jok dana hibah Rp2 triliun untuk mantan kombatan (Dan satu lagi, ada diberikan dana hibah Rp2 triliun untuk mantan kombatan),” jelasnya.
Mualem mengungkap bahwa pertemuan dirinya dengan Presiden Prabowo berlangsung selama tiga jam. Dalam waktu tersebut, ia secara detail menyampaikan berbagai persoalan pembangunan Aceh, mulai dari infrastruktur hingga penanganan banjir.
“Dalam kesempatan tiga jam itu saya menyampaikan semua tentang Aceh. Mulai dari jalan Sawang, pembangunan infrastruktur, penanganan banjir, pembangunan sekolah SMK, rumah sakit regional, Kuala Idi, proyek APBA, sampai program Aceh Hebat,” ungkap Mualem.
Ia menegaskan bahwa semua aspirasi masyarakat Aceh, terutama terkait proyek-proyek prioritas daerah, telah disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo dan ditanggapi positif.
Dalam sesi wawancara seusai rapat paripurna, Mualem turut meluruskan bahwa tambahan anggaran Rp8 triliun tersebut bukan bagian dari Dana Otonomi Khusus (Otsus), melainkan anggaran tambahan dari pemerintah pusat di luar skema reguler yang selama ini diterima Aceh.
Kabar ini disambut optimistis berbagai pihak, mengingat tambahan anggaran tersebut diyakini akan mempercepat proses pembangunan, memperbaiki layanan publik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh di tahun 2026.(**)
