Banda Aceh – Pemerintah Aceh menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, khususnya kepada anak yatim, guru, dan tenaga kependidikan (tendik), atas keterlambatan pembayaran hak-hak mereka. Pemerintah menegaskan bahwa seluruh tunggakan tersebut sedang dalam proses penyelesaian dan akan dilunasi secara bertahap hingga akhir bulan ini.
Langkah ini menjadi bentuk tanggung jawab dan komitmen Pemerintah Aceh untuk memastikan seluruh hak penerima manfaat dapat diterima tepat waktu, serta menjadi bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan daerah yang transparan dan berkeadilan.
“Atas keterlambatan pembayaran hak anak yatim, guru, dan tendik di Aceh, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami memahami bahwa hak-hak tersebut sangat penting, dan Pemerintah Aceh telah bekerja keras agar semua tunggakan dapat diselesaikan hingga akhir bulan ini,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murthalamuddin, yang mewakili Pemerintah Aceh, dalam keterangannya di Banda Aceh, Rabu (13/11/2025).
Menurut Murthalamuddin, keterlambatan pembayaran tersebut terjadi karena adanya penyesuaian administrasi dan pergeseran anggaran di tingkat provinsi. Meski demikian, ia memastikan tidak ada hak guru, tenaga pendidik, maupun anak yatim yang akan hilang. Semua hak tersebut tetap dicatat dan kini sedang dalam proses pencairan bertahap di seluruh kabupaten/kota.
“Kami sudah menyiapkan mekanisme penyaluran bertahap agar lebih cepat dan tepat sasaran. Proses verifikasi dan validasi data juga terus kami perbaiki agar ke depan tidak terjadi lagi kendala serupa,” jelas Murthalamuddin.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Pemerintah Aceh menempatkan sektor pendidikan dan kesejahteraan sosial sebagai prioritas utama pembangunan daerah. Tidak hanya fokus pada peningkatan kualitas belajar, namun juga memastikan kesejahteraan para pendidik dan perhatian terhadap anak yatim terpenuhi dengan baik.
“Guru dan tenaga kependidikan adalah garda depan dalam mencerdaskan anak bangsa, sementara anak yatim adalah amanah yang harus kita jaga. Pemerintah Aceh berkomitmen memberikan perhatian penuh kepada mereka,” ujarnya menambahkan.
Sebagai bentuk perbaikan ke depan, Dinas Pendidikan Aceh bersama instansi terkait juga akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penyaluran keuangan daerah, agar penyaluran dana bantuan dan insentif menjadi lebih cepat, efisien, dan tepat waktu.
Langkah ini sekaligus memperkuat visi besar Pemerintah Aceh dalam membangkitkan dunia pendidikan yang bermartabat dan berkeadilan melalui gerakan #PendidikanAcehBangkit, serta meneguhkan semangat #MarwahAceh dalam tata kelola pemerintahan yang amanah dan berpihak pada rakyat.
“Insya Allah, semua hak akan tersalurkan sesuai jadwal. Pemerintah Aceh akan terus berbenah agar pelayanan publik di sektor pendidikan semakin baik dan dipercaya masyarakat,” tutup Murthalamuddin.
Dengan komitmen tersebut, Pemerintah Aceh berharap ke depan tidak ada lagi keterlambatan serupa, dan semua pihak yang menjadi penerima manfaat dapat merasakan kehadiran pemerintah secara nyata.(**)
